Laman

Loading...

Minggu, 29 April 2012

Mutu Pendidikan


TEORI DAN KONSEP MANAJEMEN MUTU TENAGA PENDIDIK
PADA MASRASAH ALIYAH PLUS PESANTREN
(BOARDING SCHOOL)

A.    Manajemen Mutu
1.      Rasional
Fenomena yang terjadi saat ini  ialah adanya kesadaran pengembangan mutu pendidikan di Indonesia yang semakin meningkat. Hal ini terjadi pada pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Salah satu faktor yang membangkitkan kesadaran tersebut ialah adanya ketentuan pada  PP 19 pasal 91 bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Dengan ketentuan wajib tersebut banyak sekali satuan pendidikan dengan serta-merta membentuk lembaga penjaminan mutu. Tentu pembentukan lembaga tersebut  dapat menunjang pelaksanaan penjaminan mutu namun perlu diluruskan bahwa dalam PP 19 tersebut yang wajib adalah melakukan penjaminan mutu pendidikan  bukan membentuk lembaga panjaminan mutu. Artinya penjaminan mutu dapat juga dilakukan secara melekat atau embeded dengan struktur organisasi yang telah ada. Bentuk penjaminan mutu yang melekat tersebut cocok untuk Madrasah Aliyah (MA) Plus Pesantren dengan keterbatasan tertentu misalnya SDM atau juga MA yang mempunyai kesadaran budaya mutu yang telah sangat tinggi sehingga segenap sivitas akademika akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan pelanggan.
Kementrian Agama meningkatkan pengembangan panjaminan mutu dengan strategi membuat kategori terhadap MA di Indonesia dengan melalukan evaluasi implemantesi penjeminan mutu yang hasilnya  sebagai berikut: kategori 1. MA yang baru akan mulai mengembangkan penjaminan mutu, kategori 2. MA yang dalam proses awal mengembangkan penjaminan mutu dan kategori 3. MA yang telah mengembangkan penjaminan mutu pendidikan dengan baik (merupakan good practices). Langkah awal adalah diseminasi panjaminan mutu pendidikan bagi MA yang akan mulai mengembangkan penjaminan mutu. Kegiatan diseminasi ini dilakukan dengan kerjasama beberapa perguruan tinggi yang dapat mengembangkan penjaminan mutu. Langkah kedua adalah kegiatan pelatihan terutama bagi MA pada kategori dua yaitu yang telah masuk proses pengembangan penjaminan mutu namun mesih menghadapi beberapa kendala, dengan pelatihan tersebut diharapkan penngembangan penjaminan mutu akan lebih cepat. Selanjutnya bagi MA kategori tiga dilakukan intensif technical assistance (ITA), pada kegiatan ini antar MA dipandu untuk saling berbagi praktek, sehingga masing-masing dapat segera dapat menciptakan budaya mutu dengan optimal sesuai dengan kekhasan serta kondisinya masing-masing.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut sesuatu yang diharapkan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan telah terjadi yaitu munculnya arus informasi serta pengetahuan  antar MA  dalam berbagai kategori  MA tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai permintaan pelatihan, kunjungan maupun magang yang terjadi di sebagian MA kategori tiga dan dua. Jika pengembangan penjaminan mutu pendidikan semakin baik dan budaya mutu serta budaya berbagi (willingness to share) dalam berbagai hal positif semakin mewarnai kehidupan bangsa kita, maka bukan saja pendidikan di MA akan semakin baik, tetapi juga akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Latar Belakang Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggariskan bahwa pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional yang mengusahakan tercapainya suatu pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatakn mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia.  Implikasi dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah perlu adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional. Di antara upaya menentukan standar secara naional adalah adanya standar naional pendidikan (PP No. 19 tentang standar pendidikan nasional) untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

2.      Pengertian Mutu
Banyak ahli yang mengemukakan tentang mutu, seperti yang dikemukakan oleh Edward Sallis mutu adalah Sebuah filsosofis dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Sudarwan Danim mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu poduk atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia pendidikan barang dan jasa itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dan dapat dirasakan. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan Mutu adalah (ukuran), baik buruk suatu benda;taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb) kualitas. Selanjutnya Lalu Sumayang menyatakan quality (mutu) adalah tingkat dimana rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunannya, disamping itu quality adalah tingkat di mana sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan rancangan spesifikasinya. Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulan bahwa mutu (quality) adalah sebuah filsosofis dan metodologis, tentang (ukuran) dan tingkat baik buruk suatu benda, yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunannya agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.
Dalam pandangan Zamroni dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Peningkatan mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai, proses untuk mencapai dan faktor-faktor yang terkait. Dalam peningkatan mutu ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut.

3.      Landasan Filosofis Manajemen Peningkatan Mutu
Manajemen peningkatan mutu pendidikan dilandasi oleh filsafat progresivisme dan rekonstruksionalisme. Dalam pandangan progresivisme tidak ada hidup yang tetap, apalagi nilai-nilai yang abadi. Yang ada adalah perubahan. Kaum progresiv sangat menekankan kehidupan sehari-hari, maka segala tindakan mereka diukur dari kegunaan praktisnya.
Francis Bacon dalam bukunya The Advancement of Learning mengemukakan tesis bahwa kebanyakan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia mengandung unsur-unsur vitalitas yang bermanfaat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari, bila pengetahuan itu dibersihkan dari salah satu konsep yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bacon menggunakan logika induktif sebagai teknis kritis atau analisis untuk menemukan arti pendidikan yang dapat diandalkan. Melalui pengalaman secara kritis dengan logika induktif akan dapat ditemukan konsep-konsep pendidikan yang dapat diandalkan (Ali, 1997 : 46).

Kaum progresive berpandangan bahwa gagasan-gagasan eksperimentalis terlalu netral dan dengan demikian tidak memberikan pembaharuan-pembaharuan pendidikan yang luas seperti yang dibutuhkan. Para progresivis mencoba suatu ideologi yang lebih langsung untuk memperbaiki penyakit-penyakit sosial dan membangun suatu masyarakat yang lebih baik dengan merangkul rekonstruksionisme.
Progresivisme melihat umat manusia di suatu dunia yang berkembang. Karena itu pengetahuan tidaklah statis atau abadi tetapi bersifat dinamis. Pendidikan harus dipandang sebagai sebuah proses pertumbuhan dan bukan semata-mata sebuah proses transmisi kebudayaan. Pikiran dipandang menurut kontinuitas biologis dengan sifat, bukan dengan sesuatu yang terpisah. Sifat dan kepentingan pelajar dan kondisi-kondisi sosial, serta pengalaman ras harus diperhatikan di dalam mengembangankan suatu kurikulum yang seimbang dan koheren. Ilmu pengetahuan alam, yang telah menghasilkan suatu revolusi pada pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan tentang alam semesta, didasarkan pada metode intelegensi. Diterapkan pada kondisi manusia, metode intelegensi memungkinkan kita untuk melaksanakan kontrol yang lebih besar terhadap nasib kita sendiri. (Barnadib, 2007 : 79).

Sejalan dengan pemikiran progresivisme, rekonstruksionism memandang sekolah sebagai sarana utama untuk membangun suatu tatanan sosial yang baru. Dalam pidato yang disampaikan pada tahun 1932 kepada berbagai perkumpulan sekolah, George S. Counts meminta para pendidik progresif supaya menghadapi krisis-krisis besar pada masa itu dengan menciptakan visi baru tentang nasib manusia berdasarkan atas kesejahteraan sosial dan menyalurkan sekolah-sekolah ke tugas memberikan cara-cara kepada generasi yang muncul untuk mewujudkan visi tersebut.
Kaum rekonstruksionalisme berpandangan bahwa kurikulum berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah untuk aksi kolektif. Struktur organisasi kurikulum terbentuk dari cabang-cabang ilmu sosial dan proses-proses penyelidikan ilmiah sebagai metode pemecahan masalah.
Progresivisme menekankan pentingnya jiwa perubahan, relativitas, kebebasan, dinamika, ilmiah, dan perbuatan nyata. Menurut filsafat ini, tidak ada tujuan yang pasti, begitu pula tidak ada kebenaran yang pasti. Tujuan dan kebenaran itu bersifat relatif. Apa yang sekarang dipandang benar karena dituju dalam kehidupan, tahun depan belum tentu masih tetap benar. Ukuran kebenaran ialah yang berguna bagi kehidupan manusia hari ini. Karena tujuan tidak pasti, maka cara atau alat untuk mencapai tujuan itu pun tidak pasti pula. Tujuan dan alat bagi mereka adalah satu, artinya bila tujuan berubah maka alat pun berubah pula. Tokoh filsafat progresivis ini antara lain John Dewey. Sebagai konsekuensi dari pandangan ini, maka yang dipentingkan dalam pendidikan adalah mengembangkan peserta didik untuk bisa berpikir yaitu bagaimana berpikir yang baik. Hal ini bisa dicapai melalui pengelolaan pendidikan yang baik dan metode belajar pemecahan masalah yang dilakukan oleh anak-anak itu sendiri. Karena itu pendidikan menjadi terpusat pada anak. Untuk mempercepat proses pengembangan mereka juga menekankan prinsip mendisiplin diri sendri, sosialisasi, dan demokratisasi. Perbedaan-perbedaan individual juga sangat mereka perhatikan dalam pendidikan.
Menurut Ali (1987 : 142) bahwa “visi progresif telah dipecah menjadi beberapa gambaran yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan.” Labih lanjut dijelaskannya bahwa filsafat pendidikan rekonstruksionis merupakan variasi dari progresivisme, yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total, semua bidang kehidupan harus diubah dan dibuat baru. Aliran ini berupaya merombak tata susunan masyarakat lama dan membangun tata susunan hidup yang sama sekali baru, melalui lembaga dan proses pendidikan. Proses belajar dan segala sesuatu bertalian dengan pendidikan tidak banyak berbeda dengan aliran progresivis.
Pengaruh kedua aliran itu meresap ke dalam bidang pendidikan di Indonesia, sehingga adanya manajemen peningkatan mutu pendidikan pun dilandasai oleh konsep filsafat tersebut. Namun demikian, karena bangsa Indonesia secara resmi memiliki Pancasila sebagai landasan negara, maka tidak seluruh paham progresiv dan rekontruksional itu masuk ke dalam sistem pendidikan di Indonesia, dalam hal-hal tertentu disesuaikan dengan karakteristik dan landasan filosofis Negara, sehingga di Indonesia Pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila.
Pancasila sebagai landasan filosofi Negara Indonesia, idealnya menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang, dan mewarnai segala segi kehidupan dari hari ke hari. Secara konsep memang seharusnya demikian. Tetapi dalam praktek cukup sulit dilaksanakan, karena tindakan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendidikan. Untuk itu perlu dibuat suatu konsep dan teori filsafat pendidikan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

4.      Teori yang Melandasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan
Manajemen peningkatan mutu pendidik dilandasi teori manajemen mutu terpadu yang dikemukakan oleh W.A. Shewhart dari Laboratorium Bell dalam bidang Industri pada tahun 1930. Kemudian dikembangkan oleh Edwars Deming, J.M. Juran dan Philip B. Crosby. Ketiga pakar mutu tersebut memiliki pandangan beragam mengenai filosofi mutu (http://www.bpr.com/total-quality-manajement-history-oftqm-and-business-excellence-bpir.com.html).
Teori manajemen mutu terpadu atau yang lebih dikenal dengan Total Quality Management (TQM) akhir-akhir ini banyak diadopsi dan digunakan oleh dunia pendidikan dan teori ini dianggap sangat tepat dalam dunia pendidikan saat ini. Teori total quality management pertama kali dikemukakan oleh Nancy Warren, seorang behavioral scientist di United States Navy (Walton dalam Bounds, et. al). Istilah ini mengandung makna every process, every job, dan every person (Lewis & Smith).
Ada sepuluh karakteristik TQM yang terdiri atas: Focus pada pelanggan (internal & eksternal), Berorientasi pada kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah, memiliki komitmen jangka panjang, kerja sama tim, menyempurnakan kualitas secara berkesinambunga, pendidikan dan pelatihan, menerapkan kebebasan yang terkendali, memiliki kesatuan tujuan dan melibatkan dan memberdayakan karyawan. Edward Sallis menyatakan bahwa Total Quality Management (TQM) Pendidikan adalah sebuah filsosofis tentang perbaikan secara terus- menerus , yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan , keinginan , dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa yang akan datang. Di sisi lain, Zamroni memandang bahwa peningkatan mutu dengan model TQM, dimana sekolah menekankan pada peran kultur sekolah dalam kerangka model The Total Quality Management (TQM).
Teori ini menjelaskan bahwa mutu sekolah mencakup tiga kemampuan, yaitu: kemampuan akademik, sosial, dan moral. Menurut teori ini, mutu sekolah ditentukan oleh tiga variabel, yakni kultur sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah. Kultur sekolah merupakan nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara, slogan-slogan, dan berbagai perilaku yang telah lama terbentuk di sekolah dan diteruskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya, baik secara sadar maupun tidak. Kultur ini diyakini mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah, yaitu: guru, kepala sekolah, staf administrasi, siswa, dan juga orang tua siswa. Kultur yang kondusif bagi peningkatan mutu akan mendorong perilaku warga kearah peningkatan mutu sekolah, sebaliknya kultur yang tidak kondusif akan menghambat upaya menuju peningkatan mutu sekolah.
Keunggulan sebuah sekolah ditentukan oleh manajemen sekolah tersebut. Salah satu indikasi bahwa pendidikan di suatu sekolah sukses adalah apa yang diberikan kepada murid sesuai dengan kebutuhan siswa dan sejalan dengan yang dikehendaki masyarakat atau para orang tua murid.
Menurut Isikawa (1992 : 19), di Jepang pada tahun 1950 JUSE (nama organisasi swasta yang dibentuk oleh para ahli teknik dan sarjana di Jepang), mengadakan seminar dengan Edwars Deming dari Amerika sebagai penceramah. Garis besar seminar Deming adalah sebagai berikut :
a.    Bagaimana menggunakan siklus perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan (plan, do check, action; PDCA yang disebut siklus Deming yang berhubungan dengan desain, produksi, penjualan, survey dan redesain) untuk meningkatkan mutu.
b.    Pentingnya memahami adanya penyimpangan (disperse) dalam statistik.
c.    Pengendalian proses dengan menggunakan  diagram kontrol dan bagaimana menggunakannya. (Isikawa, 1992 : 19).
Deming menulis buku yang paling penting yang berjudul out of the crisis. Buku tersebut menjelaskan tentang transformasi gaya manajemen Amerika. Deming mengkonsentrasikan penjelasannya pada kesalahan atau kegagalan manajemen untuk dijadikan dasar perencanaan di masa yang akan datang dan untuk meramalkan masalah yang akan terjadi. Ia melihat bahwa masalah mutu pada hakikatnya terletak pada konsep manajemen, khususnya kegagalan senior manajer, dalam proses perencanaan. Deming mengemukakan empat belas butir filosofi mutu gaya baru yang menjadi daya tarik bagi pihak manajemen untuk mengubah gaya pendekatan mereka, Deming mengkombinasikannya dengan pemahaman tentang pentingnya psikologi, khususnya untuk mengatasi hambatan dalam mengadopsi suatu budaya mutu. 
Secara tegas Deming juga menekankan pentingnya pencegahan daripada memperbaiki kerusakan, hal inilah yang dinilai sebagi kontribusi unik dalam memahami bagaimana menjamin peningkatan mutu. Studi penting Deming adalah analisis mengenai kegagalan mutu. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa penyebab kegagalan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab kegagalan khusus dan umum. Penyebab umum adalah adanya kegagalan sistem, yaitu berkaitan dengan proses internal lembaga. Hal tersebut dapat diatasi atau dikurangi jika dilakukan perubahan sistem, proses, dan prosedurnya. Sedangkan penyebab khususnya adalah gangguan yang datang dari komponen sistem yang bervariasi.
Perkembangan manajemen mutu terpadu terus berlangsung pada perusahaan-perusahaan di Jepang terutama setelah Juran pada tahun 1954 menjadi pembicara dalam seminar dalam rangka memajukan kegiatan kendali mutu, dengan gagasan utama bahwa kendali mutu sebagai suatu alat manajemen.
Juran merupakan salah satu pakar mutu yang pernah mendapatkan penghargaan yang dinilai prestisius dari kaisar Jepang, yaitu order of Sacred Treasure. Juran telah meluncurkan sejumlah buku mengenai mutu. Diantaranya: Juran's Quality Control Handbook, Juran : Planning for Quality, dan Juran an Leadership for Quality.
Sebagai pakar di bidang rnutu, Juran memiliki ide penting mengenai mutu yaitu produk atau jasa yang dapat menemukan spesifikasi yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk mewujudkan idenya itu, Juran mengemukakan dua hal, yaitu:
(l) Hukum 85/15 yang ditkemukakan Juran mengungkapkan bahwa 85%  masalah mutu yang dihadapi organisasi disebabkan karena buruknya desain proses. Desain proses merupakan proses manajemen yang dilakukan untuk rnengelola organisasi. Apabila desain proses dibuat secara benar maka dapat dikatakan bahwa mutu telah dibuat secara benar. Desain proses sistem merupakan rnanajemen. (2) Strategi Manajermen Mutu (Strategic Quality Management). Untuk rnemperbaiki manajemen dalam rangka mencapai mutu, Juran mengembangkan suatu pendekatan yang disebut strategic quality management (SQM). SQM merupakan tiga bagian proses berdasarkan perbedaan: tingkat staf. Perbedaan tingkatan staf ini dinilai memberikan kontribusi yang unik bagi peningkatan mutu. Manajer puncak memiliki pandangan strategis organisasi. Manajer madya memegang peranan operasional mutu. Dan pengawas mutu bertanggungjawab atas pengawasan mutu. (Koswara, 2009 : 294).

Philip Crosby terkenal dengan dua idenya mengenai mutu. Pertama bahwa rnutu adalah gratis. Artinya pemborosan dan ketidak-efisienan pada sistem dapat dihemat dan dibayar oleh program peningkatan mutu. Kedua, bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan dan seluruh hal yang tidak mencerminkan mutu dapat dihapus seluruhnya jika lembaga memiliki keinginan kuat untuk menghilangkannya.
Manajemen mutu terpadu dalam bidang pendidikan, mulai berkembang pada tahun 1990-an terutama setelah diterbitkan buku Total Quality Manajemen in Education yang dikarang oleh Edward Sallis. Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.  
Pandangan Sallis (1993 : 22), bahwa mutu pendidikan dibedakan pada dua, yaitu absolut dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi  spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for their purpose). Edward Sallis mengemukakan bahwa kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan.  Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan.
Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal (Kamisa, 1997, dalam Nurkholis). Pendidikan berkualitas apabila : a) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.
Pelanggan eskternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, inregritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Phillip Hallinger, 1998, dalam Nurkholis). Para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Total Quality Management (TQM) dalam pendidikan adalah filosofi perbaikan terus-menerus dimana lembaga pendidikan menyediakan seperangkat sarana atau alat untuk memenuhi bahkan melampaui kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal; memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas; menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah; memiliki komitmen jangka panjang; membutuhkan kerjasama tim; memperbaiki proses secara berkesinambungan; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; memberikan kebebasan yang terkendali; memiliki kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.

5.      Konsep Dasar Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan
Guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, pembahasan akan diawali dengan menguraikan pengertian manajemen, peningkatan mutu pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Berdasar pada pengertian secara parsial dari masing-masing istilah tersebut, akan dibuat suatu formulasi atau rumusan yang memadai tentang pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. 
a.    Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari bahasa Inggris “to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.” (Echols dan Hasan Shadily, 1987 359). Seperti istilah lain yang berhubungan dengan aktivitas manusia, istilah manajemen sulit didefinisikan secara tepat. Menurut Nanang (2004 : 1) “Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi.” Selanjutnya Nanang menjelaskan sebagai berikut.
Manajemen dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulisck karena manajemen dipandang sebagai bidang pengetahuan yang secara sistemik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur oran lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik (Fatah, 2004 : 2).

Soebagio (2000 : 7) mengemukakan bahwa “hakikat manajemen adalah bagaimana seorang pimpinan mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal, sehingga ia dapat mencapai tujuan organisasi.” Berdasarkan batasan tersebut, kemampuan pengelolaan sumber daya inilah yang menjadi tugas seorang manajer. Adapun dilihat dari prosesnya, manajemen merupakan suatu proses, sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi (orang-struktur-tugas-teknologi) dan bagaimana mengaitkan aspek yang satu dengan yang lain, serta bagaimana mengaturnya sehingga tercapai tujuan sistem.
Ada pula yang mengartikan manajemen sebagai proses memberdayakan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Pernyataan tersebut memiliki relevansi dengan pendapat Bufold dan Bedeian (Saiful, 2009 : 52) yang menyatakan bahwa ’manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan material secara efisien’.
Definisi yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner (Siagian, 2005 : 5) yang menyatakan bahwa ‘manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.’
Definisi tersebut bisa saja digunakan. Tetapi pada kenyataannya, pengertian manajemen bisa sangat luas sehingga tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Meskipun demikian, dari pemikiran para ahli tentang manajemen sebagian besar menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan dan keahlian untuk mencapai suatu tujuan dalam mendayagunakan sumber daya, baik manusia maupun sumber daya lainnya.  Dengan kata lain, manajemen lebih menekankan kepada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, evaluasi usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya secara efektif dan efisien agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan manajemen megandung makna proses mengatur seluruh potensi sekolah agar berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Secara sederhana proses manajemen sekolah mencakup merencanakan, mengorganisasikan, pengarahan, pengawasan dan evaluasi.

b.   Pengertian Peningkatan Mutu Pendidikan
Belum ada pembahasan yang mendalam mengenai peningkatan. Namun demikian secara logika dapat dipahami bahwa peningkatan adalah suatu perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik atau dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan kepada salah satu dari fungsi imbuhan pe-an, yang mengandung makna perubahan (Depdiknas, 1994 : 18). Sedangkan kata tingkat itu sendiri berarti susunan ke atas. Jadi peningkatan adalah suatu perubahan dari satu keadaan-ke keadaan lain yang lebih baik atau lebih tinggi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999 : 768), mutu diartikan sebagai “ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dan sebagainya).” Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Parasuraman, 1999 : 64). 
Pengertian mutu memiliki variasi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing orang atau pihak. Produsen (penyedia barang/jasa) atau konsumen (pengguna/pemakai barang/jasa) akan memiliki definisi yang berbeda mengenai mutu barang/jasa. Perbedaan ini mengacu pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang/jasa yang menjadi objeknya. Satu kata yang menjadi benang merah dalam konsep mutu baik menurut konsumen maupun produsen adalah kepuasan. Barang atau jasa yang dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsennya.
Berdasarkan paparan di atas dipahami bahwa mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan. Sallis (2003: 35) mendefinisikan mutu dalam dua persfektif, yaitu mutu absolute dan mutu relatif'. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Absolut juga dapat dikataran sebagai suatu kondisi yang ditentukan secara sepihak, yakni oleh produsen (jasa atau barang). Dalam pandangan absolut, mutu diartikan sebagai ukuran yang terbaik menurut pertimbangan produsen dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera konsumen. Dengan demikian, suatu barang atau jasa dapat disebut bermutu oleh sekelompok konsumen, tetapi belum tentu dikatakan bermutu oleh konsumen yang lainnya.
Pandangan mengenai mutu di atas mengimplikasikan bahwa barang atau jasa yang diproduksi harus selalu mengutamakan kesesuaian antara kebermutuan dalam persfektif absolut dan relatif. Sallis (2003: 36) mengungkapkannya dengan istilah fir for their purpose. Artinya setiap barang atau jasa yang diproduksi harus memuaskan pelanggan dan memenuhi spesifikasi yang dimiliki produsen, walaupun demikian, pada hakikatnya mutu ansolut merupakan kondisi atau spesifikasi yang ditetapkan manajemen (organisasi) untuk memenuhi kepuasan pelanggan, sehingga organisasi memiiiki arah dan gambaran mengenai apa yang harus dilakukan manakala memproduksi suatu barang atau jasa
Jadi pengertian kualitas atau mutu dilihat dari konsep secara absolut dan relative, dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit peserta didik yang akan mampu membayarnya. Sedangkan, dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi  spesifikasi yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan (fit for their purpose). Kualitas dalam konsep relatif berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. 
Bagi penulis, untuk konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam konsep relatif, terutama berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal dan eksternal.
Lembaga pendidikan dikatakan berkualitas apabila : a) Pelanggan internal (kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah) berkembang, baik fisik maupun psikis. Secara fisik antara lain mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan, bakat dan kreatifitasnya dalam suasana kerja yang nyaman, aman dan tenang. b) Pelanggan eksternal: diklasifikasi menjadi tiga, yaitu eksternal primer, eksternal sekunder dan eskternal tersier. Eksternal primer (para peserta didik): menjadi pembelajar sepanjang hayat, komunikator yang baik dalam bahasa nasional maupun internasional, punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan sehari-hari, integritas pribadi, pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, menjadi warga negara yang bertanggungjawab. Para peserta didik menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab akan hidupnya. Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan perusahan); para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua, pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan. Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas); para lulusan memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. (Nurkholis 2003 : 17).
Setelah menelaah berbagai pendapat dan pandangan mengenai mutu, penulis memandang mutu sebagai kondisi yang terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Lebih luas dari itu, konsep mutu juga ditetapkan oleh produsen sebagai pembuat atau pemberi jasa yang didasarkan pada spesifikasi yang telah ditentukan oleh produsen. Manajemen kontemporer saat ini mengorientasikan proses manajemen pada upaya untuk mencapai mutu input, proses, maupun output organisasi, sehingga diharapkan organisasi akan selalu memiliki hubungan yang berarti dengan pelanggannya. Keberartian inilah yang akan membuat organisasi dikatakan sebagai organisasi yang bermutu.
Mutu pendidikan dapat juga dilihat dari proses dan hasil pendidikannya. Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, pendidik, peserta didik, dukungan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana kondusif. Sedangkan, mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

B.     Tenaga Pendidik
1.      Rasional
Pada prinsipnya pendidik ialah orang-orang yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini di sekolah dibatasi dengan unsur guru yang disebut tenaga edukatif dan unsur tenaga kependidikan yang disebut tenaga administrative. Secara terperinci dapat disebutkan keseluruhan personel sekolah adalah: kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha dan pesuruh/penjaga sekolah. Tenaga pendidik dan kependidikan dalam proses pendidikan memegang peranan strategis terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan.
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
Dalam organisasi pendidikan, pendidik merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan asumsi tersebut maka manajemen pendidik didasarkan pada teori manajemen sumber daya manusia.
Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akkhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian konpensasi, penghargaan, pendidikan dan latihan/pengembangan dan pemberhentian (Tim Dosen UPI, 2008 : 231).

Tujuan mengelola tenaga pendidik lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Aktivitas menajemen tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat satuan pendidikan diawali dengan perencanaan pengadaan/pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan guna memenuhi kebutuhan sekolah. Mendayagunakan seluruh tenaga pendidik dan kependidik yang ada sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya. Melalukan pengawasan, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan kea rah professional. Dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan.
Kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personal secara efektif dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tercapai dengan optimal. Pendayagunaan ini ditempuh dengan jalan memberikan tugas-tugas jabatan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing individu. Karena itu adanya job description yang jelas sangat diperlukan.
Pekerjaan guru dipandang suatu tugas profesi karena memerlukan pendidikan lanjutan (advanced education) dan latihan khusus (special training), kemampuan menganalisis, merencanakan, menyusun program, mengelola (menata) mendiagnosis dan menilai. Pekerjaan tersebut di atas jika dilaksanakan secara profesional yang akan membawa dampak terhadap output yang bermutu.
Persyaratan ilmu pengetahuan teknologi, keterampilan, nilai moral dan etik dalam profesi pendidik terus berubah. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan penilaian bagi tenaga pendidik harus ditegakkan dan dilembagakan secara kuat dan terus menerus dilaksanakan secara integral dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkopetensi.
Kompetensi berarti kemampuan yang mempunyai kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak yang sangat berarti dalam melaksanakan profesi keguruan. Istilah profesional yang berarti “ a vacation on which profesional knowledge of some departement a learning science is used in its applications to the of other or in the practice of an art found it “. Jadi memerlukan bidang ilmu secara sengaja harus dipelajari dan diaplikasikan bagi kepentingan umum. Guru yang profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Menurut Agus F. Tomyong, 1987 mengatakan “ guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya”. Di dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru memiliki seperangkat kemampuan (competency) yang beraneka ragam seperti kompetensi pribadi, misalnya kemampuan mengembangkan kepribadian, berinteraksi dan berkomunikasi, melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, melaksanakan administrasi sekolah sedangkan kompetensi profesional meliputi menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, memiliki hasil proses belajar mengajar.
Guru yang profesional tidak hanya mengetahui tetapi benar-benar melaksanakan apa yang menjadi tugas dan peranannya. Menurut Moh. Ali, 1985 persyaratan profesi guru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab begitu kompleks maka jabatan profesi memerlukan persyaratan khusus antara lain : (a) menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, (b) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, (c) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, (d) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, (e) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.
Di samping itu guru hendaknya mempedomani kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki klien/objek layanan yang tetap dan diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat. Jabatan guru merupakan jabatan profesional dan pemegangnya harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kriteria jabatan profesional antara lain bahwa jabatan itu melibatkan kegiatan intelektual, mempunyai batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan yang lama untuk memangkunya, memerlukan latihan jabatan yang berkesinambungan, memerlukan kriteria hidup dan keanggotaan yang permanen, menentukan baku perilakunya mementingkan layanan, mempunyai organisasi profesional dan mempunyai kode etik guru yang harus ditaati oleh anggotanya.
Setelah memperhatikan hal tersebut di atas maka jabatan guru menurut pengamatan penulis belum dapat memenuhi secara maksimal persyaratan itu. Oleh sebab itu sangat tergantung kepada niat, perilaku dan komitmen dari guru, dan organisasi profesi yang berhubungan dengan guru serta didukung oleh kebijakan pemerintah. Menurut Tilaar, dijelaskan bahwa, pembinaan terhadap guru sebagai sumber daya manusia meliputi: “ rekruetmen, pendidikan profesi awal termasuk pembinaan semangat profesi atau induction, pengangkatan, penempatan dan penempatan ulang (deployment and redeployment), pendidikan dan pelatihan prajabatan (inservice) termasuk job exposure, tugas belajar. Penilaian hasil kerja yang komperhenship termasuk sikap pribadi dan kualitas kepemimpinan, konpensasi termasuk penghargaan dan hukuman serta prencanaan karier.”(Tilaar ,2002:306). Semua tugas dan kewajiban dalam pengambilan keputusan harus dilandasi prinsip-prinsip dan persyaratan aturan main yang jelas, terkodifikasi, terdokumentasi dan ditegakkan secara konsisten.
Kualitas biasanya menggambarkan karekteristik langsung dari suatu produk seperti perfomansi (perfomance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (ease of use), estetika (esthetis). Kualitas selalu berfokus pada pelanggan (customer focused quality). Kualitas selalu mengacu kepada sesuatu yang memenuhi keinginan pelanggan . Menurut Dr. Yoseph M. Juran, manajemen kualitas sebagai suatu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan kualitas tertentu yang memiliki karekteristik. Sedangkan menurut Deming, untuk membangun system kualitas modern diperlukan transparansi manajemen kondisi yang terus menerus (continuous improvement).

2.      Makna Tenaga Pendidik dan Kondisi Kini
Tenaga pendidik atau lebih popular disebut guru, mengandung makna unik. Dalam bahasa Sunda: “tiasa dipercanten” (digugu sarta ditiru). Ini artinya bahwa sosok guru adalah orang yang dapat dipercaya atau dipegang teguh kebenaran ucapannya dan dapat diteladan tingkah lakunya. Di balik ungkapan itu, tersirat paham atau setidak-tidaknya asumsi bahwa apa yang dilakukan, dikatakan, dan diajarkan guru adalah benar.
Guru sangat dipercaya sehingga jarang orang mempersoalkan ajarannya. Guru dianggap sebagai profesi yang mempunyai keutamaan moral. Karena itu, jika orang membutuhkan nasehat atau pertimbangan, pergilah ia ke guru. Karena dipandang sebagai teladan, guru sangat dihormati masyarakat. Guru merupakan profesi yang bergengsi. Kemudian, menjadi guru adalah kebanggaan.
Asumsi tempo dulu bahwa ucapan dan ajaran guru selalu benar telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, ungkapan guru sebagai ”yang bisa digugu dan ditiru” agaknya sudah usang dan mengalami peyorasi. Jika muncul pemakaian ungkapan itu, seringkali justru untuk menyatakan perasaan tidak puas terhadap perkataan atau prilaku guru, atau dipakai sebagai semacam ”umpatan” kepada guru. Pergeseran pandangan terhadap profesi guru itu disebabkan oleh berbagai hal. Keadaan dan zaman telah berubah. Modernisasi media cetak dan media elektonik menjadikan guru yang semula dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi tidak berlaku lagi. Jumlah warga masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dari guru semakin banyak. Kecuali status sosial itu, status ekonomi kebanyakan guru terutama, sangat memiliki andil yang cukup berarti terhadap pergeseran pandangan itu.
Seseorang disebut baik dilihat dari tindakan, ucapan, dan perilakunya secara keseluruhan. Dalam hal ini, apakah ia memiliki keutamaan moral; kemampuan menghayati nilai yang baik dan buruk? Banyak orang, termasuk guru, tahu tentang nilai-nilai moral. Tetapi, masih saja banyak yang berbuat salah bahkan melakukan kejahatan yang disengaja. Terjadinya perbedaan atau bahkan pertentangan antara pengetahuan dan tindakan seseorang itu banyak yang disebakan oleh kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin memang membuatnya begitu.
Minimnya gaji guru untuk memenuhi standar hidup layak yang berakibat pada rendahnya status ekonomi, memaksa guru untuk bekerja pada bidang yang lain. Banyak guru yang melakukan pekerjaan ”tak terhormat” demi mencukupi kebutuhan minimum rumah tangganya. Bahkan ditemui banyak kasus tindak kejahatan seperti pengedaran narkoba, penipuan, pencurian, pengatrolan atau jual-beli nilai rapor, dan kasus-kasus kriminal lain yang melibatkan seorang guru.
Kemudian, fenomena ini melibas gengsi guru dari mata masyarakat. Guru yang zaman dulu dianggap memiliki keutamaan moral sekarang dipandang tidak lebih dari kebanyakan orang.
Dewasa ini, ketika terdapat guru sudah dapat hidup layak dari segi ekonomi karena kerja ekstranya atau karena mendapat jabatan di sekolah tempat kerjanya sehingga bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan tertentu untuk mengubah status ekonominya, banyak yang berusaha mengejar status atau segi lain. Tidak sedikit guru pada tingkat ini yang ingin menemukan kembali gengsi dan kehormatan dirinya. Untuk itu, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bisa memperpuruk gengsi dan kehormatannya sendiri. Misalnya saja, dalam kasus komaditi gelar akademis yang merebak akhir-akhir ini, banyak guru yang terlibat sebagai konsumen.
Dahulu ada teori bahwa fenomena gila gelar disebabkan oleh suatu kekagetan akibat pendidikan formal masih merupakan hal baru dalam budaya bangsa dan pelaksanaannya belum merata. Kemudian dapat dimengerti bahwa orang yang sudah mendapat gelar akademis tertentu merasa menonjol di antara sesama di lingkungannya. Lebih jauh dari itu timbul kesombongan dan sering disertai kecenderungan memaksakan pendirian kepada orang lain.
Sekarang, ketika pendidikan sudah semakin maju dan merata, gelar masih menjadi pemukau yang manjur di kalangan masyarakat kita. Banyak orang yang ingin memperpanjang namanya dengan berbagai gelar. Kemudian situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak terentu dengan cara memperdagangkan berbagai gelar akademis.
Telah banyak diungkap bahwa kecanduan gelar tidak hanya merasuki kalangan pejabat dan perguruan tinggi, tetapi sudah hampir memasyarakat, termasuk kalangan guru sekolah menengah. Di Bandung misalnya, banyak guru dan kepala sekolah menengah yang ”bergelar” master (M.B.A. dan /atau M.Sc.). Bahkan ada sekolah swasta yang hampir 50 persen guru tetapnya memiliki gelar MBA dan/atau MSc, dan ada yang sampai Dr (HC). Yang menjadi masalah, seperti yang akhir-akhir ini dirisaukan oleh banyak kalangan, gelar-gelar ”bergengsi” yang dimiliki oleh para guru dan kepala sekolah itu diperoleh dengan jalur yang tidak semestinya. Pada umumnya, mereka bisa mendapatkan gelar-gelar itu cukup dengan membayar sejumlah uang pada lembaga atau biro jasa (”warung gelar”) yang menjual/menawarinya.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa guru-guru itu—yang notabene guru sebagai ujung tombak pendidikan yang mengalihkan berbagai nilai dan kearifan—tidak menghayati lagi moral, etika, dan prilaku sebagaimana seharusnya dihayati dan dimilikinya sebagai pendidik. Para guru itu dapat dikatakan bertindak hanya dengan kendali nilai-nilai yang beredar di pasaran tanpa didasari moral dan prinsip etis yang logis. Ungkapan ”digugu dan ditiru” seperti disebut di atas atau ungkapan ”guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, kiranya (dalam hal ini) kembali menjadi alasan bagi prilaku murid-murid yang bertindak serupa. Hal tersebut terbukti di Bandung ini juga, dan bukanlah fenomena baru, banyak murid yang membeli rapor, nem, dan ijazah. Terdapat anak yang tiba-tiba diketahui memiliki ijazah SMU tanpa harus menyelesaikan SMU-nya sampai tuntas.
Ketika murid tersebut tidak naik atau tidak lulus sekolahnya, tiba-tiba diketahui ia sudah kuliah di suatu perguruan tinggi. Yang aneh lagi, terdapat anak yang tidak naik di kelas I suatu SMU, alih-alih mengulang di SMU tersebut, pada tahun ajaran baru berikutnya ia sudah menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi, dan yang sangat mengherankan, PT yang dimasukinya itu termasuk PT yang favorit di kota ini.
Keberhasilan usaha pendidikan bukan pertama terletak pada tersedianya perlengkapan pendidikan yang serba canggih, melainkan lebih pada kualitas sumber daya manusianya yaitu guru dan tenaga kependidikan yang lain. Para guru pada dasarnya adalah pengalih berbagai nilai, kearifan, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi terdahulu kepada generasi kemudian. Mereka adalah pelaku tugas pokok manusia dalam hidup ini (the ultimate human task in life).
Oleh karena itu, agar pendidikan mencapai tujuannya yaitu membentuk manusia yang manusiawi sehingga mampu menghadapi era perkembangan dan perubahan global, diperlukan pendidik yang mentalnya kuat, moralnya tangguh, dan profesionalismenya tinggi.
Mengenai profesionalisme, P. Siegart dalam Rahardi (1998) menyebutkan ada tiga sikap dasar bagi individu untuk disebut profesional. Ketiga sikap dasar itu adalah (1) adanya keseimbangan antara sikap altruistik dengan sikap non-altruistik/egoistik dalam diri individu; (2) adanya penonjolan kepentingan luhur dalam praktik kerja keseharian; dan (3) munculnya sikap solider antarteman seprofesi. Ketiga sikap dasar ini akan menumbuhkan sikap positif terhadap kerja pada diri individu, teristimewa yang mengutamakan kemauan ikhlas untuk bekerja sama dengan sesama teman seprofesi yang disemangati oleh niat melayani dan mengabdi demi tercapainya tujuan luhur sebuah karya, dalam hal ini adalah karya pendidikan.
Beranjak dari sikap dasar di atas, kita dapat mengatakan bahwa profesionalisme memiliki tiga ciri utama yang saling mengait, yakni (a) adanya kapasitas atau stok keahlian yang besumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar dan mapan; (b) adanya moral, etika, serta perilaku atau tindak-tanduk yang baik; dan (c) adanya pelayanan atau pengabdian yang tulus dari seorang individu terhadap masyarakat dan lingkungan (bdk. Kunjara, 1998).
Oleh karena itu, seseorang dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria seperti: memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam pada bidang pekerjaan yang diemban (know what and show how), memiliki keterampilan dalam melaksanakan tugas yang diemban (know how), dan memiliki sikap-sikap yang dituntut oleh pekerjaan yang diemban (disiplin ilmu dan etika profesi).
Berlandaskan pemikiran di atas, kiranya cukup banyak ciri keutamaan bagi profesionalisme seorang guru. Beberapa ciri keutamaan itu antara lain ketepatwaktuan, optimisme terhadap peserta didik, solideritas, stabilitas, mawas diri, kesabaran, kesederhanaan, tahu membeda-bedakan, ketenangan, ketekunan, idealisme, persiapan, dan menghargai profesi. Terhadap ciri keutamaan yang disebut terakhir ini, profesi guru hendaknya dihargai dan dicintai oleh guru itu, bukan sebaliknya disalahgunakan dan dilecehkannya sendiri.
Seringkali terdengar keluhan bahwa sekarang kini semakin sulit mendapatkan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi profesionalisme. Bahkan lebih tajam lagi, seorang pakar pendidikan, J. Drost SJ, mengatakan bahwa sekarang di Indonesia tidak ada guru yang memenuhi syarat sebagai guru (Hidup, 27/2/00 hal. 19).
Berbicara mengenai moral memang tidak dapat dipisahkan dengan profesionalisme seseorang. Keduanya saling terkait secara kausal. Yang satu menjadi akibat bagi yang lain, dan yang satu menjadi penyebab bagi yang satunya. Bagaimana mungkin seorang guru dapat dikatakan profesional apabila tidak memiliki keutamaan moral.
Moral dan profesionalisme juga memiliki kaitan yang erat dengan perkembangan global dunia kita. Profesionalisme dapat dianggap sebagai suatu akibat dari merebaknya arus globalisasi, dan globlalisasi merupakan suatu sebab munculnya profesionalisme. Di sini, moral menjadi perekat sekaligus penawar hubungan keduanya. Kemudian presionalisme kerja guru menjadi tuntutan, kendati masih sering dirasakan semata-mata obsesi belaka. Seorang guru hendaknya selalu melekatkan dan menumbuhkembangkan keutamaan-keutamaam sebagai guru di dalam dirinya demi memantapkan kualitas pelayanan dan pengabdiannya kepada pemanusiaan manusia muda.
3.      Kompetensi Guru
Kompetensi guru terdiri dari dua kata, yaitu ”kompetensi” dan ”Guru”. Untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang kompetensi guru, perlu dilihat arti masing-masing kata tersebut. Dari arti kata itu kemudian dibuat definisi yang tepat tentang kompetensi guru. Kata “compotensi” yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut kompetensi, diartikan sebagai ”kemampuan dasar yang mengimplikasikan apa yang seharusnya dapat dilaksanakan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. (Jhon Echols dan Hasan Shadeli, 1990 : 34).
Piet A. Sahertian dan Ida A Sahertian, mengatakan bahwa “kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan” (1990 : 40). Moh. Uzer Usman, menyatakan bahwa “Kompetensi berarti sesuatu hal yang menggambarkan kualitatif maupun kuantitatif” (1990 : 1).
W. Robert Houston yang dikutip oleh Roestiyah N.K. mengartikan kompotensi sebagai berikut : ”Competence ordinanty is defined as adequacy for a task or as possession of require knowledge, skill and abilities. Artinya kompotensi sebagai suatu tugas yang memadai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang.” (1986 : 4). Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dipahami bahwa kompetensi menggambarkan kemampuan seseorang sehingga siap melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas dengan baik, tepat, dan benar karena dilandasi seperangkat pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan. Orang yang kompeten adalah orang yang ahli dalam bidangnya, ia memiliki kesanggupan melaksanakan pekerjaannya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya dan latihan yang dijalaninya.
Guru adalah salah salah satu komponen pendidikan dengan sekumpulan tugas. Dikalangan suku Sunda, kata “guru” itu berarti orang yang layak digugu (=ditaati) dan ditiru (=dicontoh), (Balnadi Sutadipura, 1982 : 54). Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah” (2005 : 2).
Menurut Sardiman, “guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar menagajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan” (1986 : 123).
Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa guru adalah jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Guru harus menguasai seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya yang akan disampaikan kepada peserta didik dengan strategi, pendekatan dan metode tertentu. Dengan memperhatikan pengertian “kompetensi” dan pengerian “guru” maka disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan pendidik profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan baik, tepat, dan benar karena dilandasi seperangkat pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan.
a.    Kriteria Kompetensi Guru
Suatu jabatan atau pekerjaan hanya dapat dilaksanakan  dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, manakala pelaku atau petugasnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut (M.I. Soelaeman, 1985 : 118). Dengan demikian, suatu tugas atau jabatan guru memerlukan seperangkat kemampuan atau kompetensi untuk melaksanakannya sehingga tugas tersebut memperoleh hasil yang baik.
Dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 bab VI pasal 28 ayat 1-3 dijelaskan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Selanjutnya mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dikelompokkan kepada empat kriteria. Dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut.
Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
1)      Kompetensi pedagogik;
2)      Kompetensi kepribadian;
3)      Kompetensi profesional; dan
4)      Kompetensi sosial.
Pembahasan selanjutnya menguraikan kompetensi berdasarkan pengelompokkan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut.
1)      Kompetensi Pedagogik
Kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru merupakan syarat yang penting di samping keterampilan-keterampilan lainnya. Oleh sebab dia berkewajiban menyampaikan pengetahuan, pengertian, keterampilan dan lain-lain kepada para peserta didiknya.
Kompetensi pedagogik antara lain meliputi kemampuan:
a)      Merumuskan tujuan mengajar
b)      Memahami tentang proses-proses belajar yang dilakukan oleh siswa
c)      Memahami cara menyampaikan pelajaran kepada peserta didik
d)     Mampu memilih dan menggunakan alat-alat bantu pendidikan
e)      Mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan individual siswa
f)       Mampu memberikan bimbingan dalam membantu siswa mengatasi kesulitan dan masalah-masalahnya.
g)      Memiliki kemampuan tentang menyusun dan menggunakan alat-alat evaluasi kemajuan belajar peserta didik. (Oemar Hamalik, 2003 : 119).

Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa kompetensi atau kecakapan serta pengetahuan dasar yang perlu dimiliki seorang guru sedikitnya empat bidang utama, yaitu :
a)      Guru harus mengenal setiap peserta didik yang dipercayakan kepadanya;
b)      Guru harus memiliki kecakapan memberi bimbingan, karena pada dasarnya mengajar merupakan satu bentuk bimbingan yang dapat dilaksanakan guru;
c)      Guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan tarap pembangunan;
d)     Guru harus memiliki pengetahuian yang bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkan. (1988 : 43-44).

Pada umumnya menurut para ahli pendidikan, kompotensi yang harus dimiliki oleh guru dirinci pada sepuluh kompetensi sebagai berikut:
a)      menguasai bahan pengajaran;
b)      mengelola  kelas;
c)      mengelola program belajar mengajar;
d)     menggunakan  media atau sumber belajar;
e)      menguasai landasan-landasan pendidikan;
f)       mengelola interaksi  belajar mengajar;
g)      menilai hasil belajar peserta didik;
h)      mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan;
i)        mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan;
j)        memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran (Sardiman A.M. 1988 : 100).
Dari penjelasan di atas nampak bahwa kemampuan pedagogis guru meliputi kemampuan-kemampuan, keterampilan serta pengetahuan yang berkaitan langsung dengan proses pendidikan atau pembelajaran dalam rangka interaksi edukatif di lingkungan sekolah.
Pesan Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kompetensi pedagogis antara lain disebutkan dalam syurat An-Nahl ayat 125 sebagai berikut:


 





Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Depag RI, 1986).

2)      Kompetensi Kepribadian
“Karena tuntutan tugasnya maka setiap guru harus memiliki kepribadian yang baik dan berintegrasi.” (Oemar Hamalik, 2003 : 121). Kepribadian yang baik ini tentu saja ditinjau dari segi peserta didik, dari segi orang tua, dan dari segi kebutuhan tugas dan lingkungan masysrakat terutama dari aspek agamanya.
Seorang Guru tidak boleh memiliki mental yang terganggu, guru tidak boleh pemarah, penakut, rendah diri, merasa cemas, mengisolasi diri, agresif, pasif, pendiam, suka melamun, dan seterusnya. Guru yang mempunyai mental yang terganggu tidak mungkin melaksanakan tugasnya dengan baik. Malahan gangguan mentalnya dapat mempengaruhi kondisi mental para peserta didiknya, hal mana tidak diharapkan dalam pendidikan.
Badan sehat sangat membantu lancarnya pekerjaan guru. Sebaliknya guru yang tidak berbadan sehat, atau suka sakit-sakitan, akan sangat mengganggu pekerjaannya. Apalagi seorang guru yang penyakitnya menular kepada para peserta didiknya. Karena ia guru yang sedang sakit lebih baik tidak melaksanakan tugasnya sampai dia sehat kembali.
Kompetensi kepribadian dalam persepsi yang islami adalah memiliki akhlak yang baik, sehat jasmani dan ruhani. Keharusan tersebut telah diungkapkan oleh para ahli pendidikan Islam dan mereka menjadikannya sebagai syarat bagi seorang guru. Oleh sebab itu bagi guru pendidikan agama Islam, baik di lembaga pendidikan formal maupun non formal, kompetensi kepribadian ini tercermin dari sifat-sifat yang harus dimiliki guru. Sifat-sifat dimaksud menurut Abdurahman An-Nahlawi adalah sebagai berikut.
a)        Hendaknya tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya bersifat Rabbani, yakni bersandar kepada Rabb dengan mentaati, mengabdi dan mengikuti syariat-Nya.
b)        Ikhlas
c)        Sabar dalam mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada anak-anak.
d)       Jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya
e)        Senantiasa membekali diri dengan ilmu dan membiasakan untuk terus mengkajinya.
f)         Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi tanggapan generasi muda.
g)        Bersikap adil. (Abdurahman An-Nahlawi, 239 – 244).

3)      Kompetensi Profesional
Seorang guru yang profesional, dituntut untuk selalu mengembangkan diri secara terus-menerus (continous improvement) melalui berbagai kegiatan. Dengan sejumlah kegiatan itu, ia akan memahami bahwa tugas seorang guru bukan lagi knowledge based, seperti yang sekarang dilakukan, tetapi lebih bersifat competency based, yang menekankan pada penguasaan secara optimal konsep-konsep keilmuan dan perekayasaannya berdasarkan nilai-nilai moral.
Guru yang professional, tidak lagi tampil hanya sebagai pengajar (teacher), seperti fungsi yang menonjol selama ini, melainkan sebagai pembimbing (counselor), pelatih (coach), dan bahkan manager belajar (learning manager). Dengan ketiga peran tersebut, maka diharapkan murid akan mampu mengembangkan potensi diri mereka masing-masing, mengembangkan kreativitas, inovasi, sehingga  ia akan mampu bersaing dalam masyarakat global (Depag, 2005 : 4).
Profesionalisme menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi. Ada yang profesionalismenya tinggi, sedang, dan rendah. Profesionalisme juga mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.
Suatu profesi umumnya berkembang dari pekerjaan (vocation) yang kemudian  berkembang makin matang.  Selain itu, dalam bidang apapun, profesionalisme seseorang ditunjang oleh tiga hal. Tanpa ketiganya, sulit seseorang akan mewujudkan profesionalismenya. Ketiga hal itu ialah keahlian, komitmen, dan keterampilan yang relevan yang membentuk segitiga sama sisi yang ditengahnya terletak profesionalisme. “Well educated, well trained, well paid” adalah salah satu prinsip profesionalisme. Dan, hal penting dan sangat diperlukan oleh suatu profesi adalah pengakuan masyarakat akan jasa yang diberikannya (Syaeful Bahri Djamarah, 2000 : 43)
Untuk mempertegas beberapa ciri profesi, berikut ini dijelaskan lima ciri pokok yang dikemukakan oleh Depdiknas sebagai berikut.
pertama; pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan dan diakui oleh masyarakat. Kedua; profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan latihan yang “lama” dan intensif serta dilakukan oleh lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Proses pemerolehan keterampilan ini bukan hanya rutin, melainkan bersifat pemecahan masalah. Jadi dalam suatu profesi, independent judgment berperan dalam mengambil putusan, bukan sekedar menjalankan tugas.
Ketiga;  profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu (a systematic body of knowledge), bukan sekedar serpihan atau hanya common sense. Keempat; ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sangsi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik. Pengawasan terhadap ditegakkannya kode etik profesi, dilakukan oleh organisasi profesi. Kelima; sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial atau materiil.
Dengan menyimak pada syarat-syarat di atas, maka, di Indonesia, kita bisa menyimak bahwa banyak pekerjaan yang selama ini menyebut diri sebagai suatu profesi sesungguhnya belum secara penuh dapat disebut demikian. Mungkin tingkatannya baru merupakan pekerjaan (vocation).  Dengan berpedoman pada syarat-syarat profesi, maka, pekerjaan keguruan, dan banyak lagi yang lainnya, merupakan pekerjaan yang berada pada tarap profesi yang sedang tumbuh (growing profession) dan belum mencapai suatu profesi yang sesungguhnya.

4)      Kompetensi Sosial
Guru tidak mungkin melaksanakan pekerjaan yang efektif, jikalau ia tidak mengenal masyarakat seutuhnya dan secara lengkap. Harus dipahami dengan baik tentang pola kehidupan, kebudayaan, minat dan kebutuhan masyarakat, karena perkembangan sikap, minat, aspirasi anak sangat banyak dipengaruhi oleh masyarakat sekitanya. Ini berarti bahwa dengan mengenal masyarakat, guru dapat mengenal siswa dan menyesuaikan pelajarannya secara efektif. Tambahan lagi kurikulum sekolah dapat diselenggarakan sedemikian rupa, karena kurikulum itu sesuai dengan harapan, kebutuhan, tuntutan dan masalah-masalah yang hidup dalam masyarakat itu. Kurikulum dengan demikian akan lebih hidup, dinamis dan fleksibel karena sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang dinamis.
Guru sebaiknya turut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat, turut memikirkan kemajuan pendidikan anak-anak mereka. Di lain pihak, pembangunan dan perbaikan masyarakat sesuai dengan kondisi dewasa ini. Guru bertanggung jawab untuk mempersiapkan siswa menjadi warga yang baik. Pengertian yang baik ialah antara lain memiliki rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Perasaan demikian dapat tercipta apabila para peserta didik saling menghargai, mengenal daerah, masyarakat, adat istiadat, seni budaya, sikap, hubungan-hubungan sosial, keyakinan, kepercayaan, peninggalan-peninggalan historis setempat, keinginan dan minat dari daerah-daerah lainnya di seluruh Nusantara. Dengan pengenalan, pemahaman yang cermat maka akan tumbuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka akan menghormati, menjunjung tinggi, bersimpati serta bertoleransi terhadap masyarakat dari daerah lainnya. Di lain pihak, guru berusaha mencegah timbulnya gejala ataupun tindakan yang cenderung bersifat kedaerahan atau kesukuan, yang kemungkinan timbulnya kecenderungan perpecahan dan pertentangan dan rasa antipati, hal-hal mana akan merusak pertumbuhan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

b.   Urgensi Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar
Komptensi guru dalam proses belajar mengajar merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal ini dipahami dari peranan guru yang antara lain sebagai berikut.
1)   Guru sebagai Desainer
Proses belajar mengajar membutuhkan pola tertentu agar berjalan dengan baik. Pola tersebut dibuat sedemikian rupa oleh guru sehingga mampu menggambarkan kegiatan proses belajar mengajar secara utuh dari mulai persiapan hingga evaluasi.
.... desain pengajaran, dipandang sebagai kasus khusus dari suatu ”pendekatan sistem” (system approach), yaitu pola tertentu untuk mengembangkan suatu program aksi yang akan mencapai tujuan tertentu menurut urutan langkah-langkah kerja tertentu pula, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, kontrol terhadap pelaksanaan dan evaluasi (W.S. Winkel, 1989 : 249).

Guru berkewajiban membuat desain pembelajaran yang dapat diawali dengan mengembangkan tujuan-tujuan pembelajaran menjadi rencana-rencana operasional. Tujuan-tujuan umum perlu diterjemahkan menjadi tujuan secara spesifik dan operasional.
Dalam membuat desain ini, guru sebagai desainer perlu memperhatikan keadaan siswa, kondisi-kondisi nyata di sekolah, serta lingkungan masyarakat, sehingga menjamin relevansi dengan perkembangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman mereka (Oemar Halamik, 2000 : 56). Dengan kata lain, peranan ini menuntut agar guru sebagai desainer merelevansikan rencana pembelajarannya dengan kondisi masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebiasaan belajar siswa, pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, metode belajar yang sesuai dan materi pelajaran yang cocok dengan minatnya.

2)      Guru sebagai Pengelola Kelas
Dalam peranannya sebagai pengelola kelas (learning manager), guru hendaknya mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pembelajaran (M. Ujer Usman, 2000 : 8).
Guru yang kompeten harus mampu mengelola kelas. Antara lain  mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran; menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi; mengelola media dan sumber belajar yang ada di dalam kelas; mengelola interaksi belajar mengajar yang kondusif.

3)      Guru sebagai Mediator
Sebagai mediator, guru hendaknya memilikimpengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar (M. Uzer Usman, 2000 : 9). Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.
Guru tidak cukup hanya memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi ia harus memiliki keterampilan menggunakan media itu dengan baik. Untuk itu guru perlu mengikuti latihan-latihan, praktek secara kontinu serta sistematis, baik melalui pre-service maupun melalui inservice training. Memilih dan menggunakan media pendidikan harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, evaluasi, dan kemampuan guru serta kemampuan siswa.
Sebagai mediator, guru pun menjadi perantara dalam hubungan antar manusia. Untuk keperluan itu guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi. Tujuannya ialah agar guru dapat menciptakan secara maksimum kualitas lingkungan yang interaktif.

4)      Guru sebagai Fasilitator
Sebagai fasilitator, guru berperan membantu dalam menemukan pola dan pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Dalam hal ini guru berkewajiban untuk:
a)   Menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk belajar.
b)   Membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud-maksud pembelajaran.
c)   Mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa.
d)  Mengorganisasi dan mempermudak serta memperluas sumber-sumber belajar.
e)   Menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan intelektual dan sikap emosional siswa.
f)    Memandang dirinya sebagai salah satu sumber belajar yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh siswa.
g)   Bertindak sebagai anggota kelompok dan memberikan pendapatnya sebagai individu.
h)   Tetap hati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat.
i)     Berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri.

Peranan sebagai fasilitator mengandung implikasi bagi guru dalam bentuk peranan-peranan yang lebih spesifik. Di antaranya peran sebagai pemimpin dalam kelompok dan memberikan bimbingan serta pelayanan kepada peserta didik dalam rangka mempermudah dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar.
5)      Guru sebagai Evaluator
Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama periode pendidikan, senantiasa mengadakan evaluai. Demikian pula dalam suatu proses belajar mengajar, guru semestinya menyelenggarakan evaluasi yang tepat, tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga harus menilai persiapan dan proses belajar yang dilakukan siswa.
Ada kecenderungan bahwa peran guru sebagai evaluator, merupakan peran otoritas untuk menilai prestasi peserta didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.
Tetapi kalau diamati agak mendalam, evaluasi-evaluasi yang dimaksud adalah evaluasi yang mencakup pula evaluasi instrinsik. Untuk ini guru harus berhati-hati dalam menjatuhkan nilai atau kriteria keberhasilan. Tidak cukup hanya dilihat dari bisa atau tidaknya mengerjakan mata pelajaran yang diujikan, tetapi masih perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat unik dan kompleks, terutama yang menyangkut perilaku dan values yang ada pada masing-masing mata pelajaran (Sardiman A.M., 2006 : 144).
Dalam fungsinya sebagai evaluator persiapan belajar, guru harus mengetahui persiapan apa saja yang mesti dilakukan oleh peserta didik sebagai pelajar sebalum memulai belajar. Persiapan ini akan mencakup persiapan sarana belajar seperti alat-alat tulis, buku-buku sebagai bahan bacaan. Persiapan psikologis yang mencakup kematangan, keinginan, dan sikap. Mencermati tugas-tugas atau peranan guru sebagaima dijelaskan di atas nampak bahwa keseluruhan tugas tersebut membutuhkan kemampuan khusus sebagai tenaga pendidik.

c.    Kinerja Tenaga Pendidik
Kinerja guru dilandasi oleh teori profesionalisme. Dalam pandangan profesionalisme, bahwa setiap pekerjaan perlu dilakukan oleh orang yang ahli. Hadits Nabi yang artinya “jika suatu urusan dikerjakan oleh yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya” (dalam  Al-Munawar, 2003: 248) ideal menjadi landasan teori kinerja guru yang memang sejalan dengan teori profesionalisme.
Kinerja guru merupakan bagian dari perilaku professional, yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melakukan profesinya. Menurut Benard Barber (1985 dalam Depag RI, 2003 : 12), perilaku profesional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.      Mengacu kepada ilmu pengetahuan
2.      Berorientasi kepada interest masyarakat (klien) bukan interest pribadi.
3.      Pengendalian perilaku diri sendiri dengan mepergunakan kode etik.
4.      Imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.
5.      Salah satu aspek dari perilaku profesional adalah otonomi atau kemandirian dalam melaksanakan profesinya.

Beberapa negara telah memperkenalkan standar profesional untuk guru dan kepala sekolah, misalnya di USA, National Board of Professional teacher Standards telah mengembangkan standar dan prosedur penilaian berdasarkan pada 5 (lima) prinsip dasar (Depdiknas, 2005 :  11) yaitu:
1.      Guru bertanggung jawab (committed to) terhadap siswa dan belajarnya.
2.      Guru mengetahui materi ajar yang mereka ajarkan dan bagaimana mengajarkan materi tersebut kepada siswa.
3.      Guru bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor belajar siswa.
4.      Guru berfikir secara sistematik tentang apa-apa yang mereka kerjakan dan pelajari dari pengalaman.
5.      Guru adalah anggota dari masyarakat belajar

Standar di atas menunjukkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebab guru akan selalu berhadapan dengan siswa yang memiliki karakteritik dan pengetahuan yang berbeda-beda maka untuk membimbing peserta didik untuk berkembang dan mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut Sagala (2009 : 179) ”kinerja terjemah dari kata Inggris peformance yang berarti (1) pekerjaan; perbuatan, atau (2) penampilan; pertunjukan. ”Kinerja dalam istilah ilmu administrasi atau ilmu manajemen memiliki pengertian yang hampir sama. Kirkpatrick dan Nixon (dalam Sagala, 2009: 179) mengartikan ”kinerja sebagai ukuran kesuksesan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (direncanakan) sebelumnya.” Murphy dan Cleveland (dalam Sagala, 2009: 179) memberi pengertian kinerja sebagai ”countable outcomes” (perhitungan hasil akhir), atau dalam istilah Rue dan Syars sebagai ”tingkat pencapaian hasil atau penyelesaian terhadap tujuan organisasi (the degree of accomplishment)” (Keban 1995 : 1). Peter F. Drucker (1978: 6) menyatakan bahwa ”peformance is the ultimate test for any institution” (uji tuntas terhadap institusi).
Bantam English Dictionary (dalam Rivai (2005:14) peformance berasal dari to perform dengan beberapa entries yaitu (1) melakukan, menjalankan, dan melaksanakan (to do or carry out, execute); (2) memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge of fulfill, as vow); (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an understaking); dan (4) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person machine). Beberapa pengertian kinerja dikemukakan Rivai (2005:15) berdasakran sejumlah ahli antara lain (1) kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta (Stolovich and Keeps, 1992); (2) kinerja merupakan salah satu kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja (Griffin, 1987); dan (3) kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Sejalan dengan pendapat tersebut, kinerja atau performance menurut Robbins (1982 : 12) “performansi menunjukkan efektivitas dan efesiensi dalam melaksanakan tugas.”
 Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja, dipahami bahwa kinerja adalah perilaku yang menunjukkan kompetensi yang relevan dengan tugas yang realistis dan gambaran perilaku difokuskan pada konteks pekerjaan yaitu perilaku diwujudkan untuk memperjelas deskripsi-deskripsi kerja menentukan kinerja yang akan memenuhi kebutuhan organisasi yang diinginkan.  Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang melakukan pekerjaan. Performansi personal dapat dinilai melalui pertanyaan persyaratan yang diperlukan yang menggambarkan kinerja suatu jabatan, karena bagaimanapun kinerja guru harus mengacu pada sistem sekolah yang diperkirakan. Unsur-unsur performansi menurut Chaplin (1989) terdiri dari aktivitas tingkah laku (behavior) dan produktivitas.
Aktivitas (activity) adalah gerakan atau tingkah laku organisme semua proses mental atau fisiologis. Tingkah laku (behavior adalah sembarang respon (reaksi, tanggapan, jawaban, balasan) yang dilakukan secara khusus dari satu kesatuan pola reaksi mencakup segala sesuatu yang dilakukan atau dialami oleh seseorang. Produktivitas (productivenes) daya produksi, kualitas kemampuan yang kreatif, kualitas kesanggupan menyelesaikan sebagian besar tugas seperti penelitian, publikasi, dan lain-lain. Kita harus meyakini bahwa penilaian kinerja guru adalah upaya meningkatkan manajemen sekolah yang efektif yaitu derajat sekolah mencapai tujuannya, efisien, dan berkualitas yaitu kualitas manajerial. dan kualitas layanan belajar.

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa kinerja adalah manifestasi hasil karya yang dicapai oleh suatu institusi. Ukuran keberhasilan suatu institusi mencakup seluruh kegiatan setelah melalui uji tuntas terhadap tujuan usaha yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dari pengertian tersebut tercakup beberapa unsur penting yang ada dalam suatu kinerja. Pertama, adanya institusi, baik berupa lembaga (institut) seperti organisasi atau pranata seperti sistem pengaturan. Kedua, adanya tujuan yang telah ditetapkan dan diusahakan pencapaiannya. Ketiga, adanya instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan uji tuntas.
Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai suatu wujud prilaku seseorang atau organisasi yang berorientasi pada prestasi. Kinerja bisa diartikan juga sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan  kerja seseorang. Menurut Sastrowinoto (1995:2) pengertian kinerja adalah”perbandingan atau rasio antara masukan dan pengeluaran”. Sedangkan menurut Stoner (1995: 260) mengatakan bahwa”kinerja adalah merupakan cara utama untuk mengangkat umat manusia dari kemiskinan ketingkat kemakmuran yang lebih baik”. Sinaungan (1995: 16) mengartikan kinerja adalah”hubungan antara hasil nyata maupun fisik dengan masukan yang nyata”  

C.    Madrasah Aliyah
1.    Rasional
Madrasah merupakan institusi pendidikan yang bercorak keislaman. Posisi ini menjadi strategis dari sisi budaya di mana karakter keislaman dapat dibangun secara moderat. Madrasah juga strategis dari sisi politis di mana eksistensinya dapat dijadikan sebagai p arameter kekuatan Islam. Urgensi madrasah ini dalama tataran yang lebih makro dapat dilihat sebagai representasi wajah dan masa depan Islam Indonesia.
Madrasah telah lama menjadi lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam ikut serta mencerdaskan bangsa. Banyaknya jumlah Madrasah di Indonesia, serta besarnya jumlah Siswa pada tiap Madrasah menjadikan lembaga ini layak diperhitungkan dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa di bidang pendidikan dan moral. Perbaikan-perbaikan yang secara terus menerus dilakukan terhadap Madrasah, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) maupun fasilitas, menjadikan Madrasah keluar dari kesan tradisional dan kolot yang selama ini disandangnya. Beberapa Madrasah bahkan telah menjadi model dari lembaga pendidikan yang ada.
Madrasah yang dahulu terpolarisasi dalam sistem Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik. Tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode, dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Karena keunikannya itu, C.Geertz menyebutnya sebagai subkultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) (Maksum, 2007: 24). Pada zaman penjajahan, Madrasah menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia Madrasah.
Sebagai lembaga, Madrasah dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-niali keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Madrasah juga berusaha untuk mendidik para Siswa yang belajar pada Madrasah tersebut yang diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam pengetahuan keislamannya disatu sisi serta mendalam penguasaan informasi dan tekhnologinya disisi yang lain.
Karena itu, menurut Tholkhah (2005: 38), Madrasah seharusnya mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut.
1) Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan nilai-nilai Islam (Islamic vaues); 2) Madrasah sebagai lembaga keagamaan yang melakukan kontrol sosial; dan 3) Madrasah sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (social engineering) atau perkembangan masyarakat (community development). Semua itu, menurutnya hanya bisa dilakukan jika Madrasah mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai agen perubahan agent of change.

salah satu representase wajah madrasah di negeri ini adalah Madrasah Aliyah (MA) setingkat SMA. Sebagai sebuah institusi di tingkat menengah atas, Madrasah Aliyah (MA) memiliki peran yang cukup vital karena merupakan institusi pendidikan yang berperan ganda, tidak hanya mengenalkan ilmu pengetahuan secara moderat namun juga melakukan transfer nilai-nilai keagamaan sekaligus, sehingga tentunya diperlukan pengelolaan yang baik dan profesional. Sehingga dalam hal ini kebijakan dan manajemen yang baik untuk mengelola Madrasah Aliyah menjadi sebuah keniscayaan ditengah pelaksanaan Sisdiknas yang telah mengalami perbuhan yang cukup sigifkan.

2.    Kebijakan dan Manajemen Pengelolaan Madrasah
Pengelolaan kegiatan pendidikan pada Madrasah adalah kegiatan inti untuk terwujudnya pendidikan yang bermutu. Untuk mewujudkan mutu kinerja di madrasah dan mutu lulusannya, maka madrasah harus dikelola secara profesional. Pengelolaan Madrasah yang profesional minimal memenuhi standar nasioal pendidikan.
Dalam PP RI NO. 19 THN. 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan Pengelolaan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Dalam hal ini pelaksanaan Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) menjadi keniscayaan dalam melakukan pengelolaan Madrasah.
Dalam pelaksanaan pengelolaannya, setiap madrasah harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :
a.       Kurikulum tingkat madrasah dan silabus
b.      Kalender pendidikan.akademik, yang menunjukan seluruh kategori aktivitas madrasah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan.
c.       Strukutr organisasi Madrasah.
d.      Pembagian tugas dianatara pendidik.
e.       Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan.
(Depag, 2004: 22).

Setiap Madrasah juga harus dikelola berdasarkan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah madrasah yang melipuiti masa 4 (empat) tahun. Rencana kerja tahunan meliputi :
a.    Kalender pendidikan akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur.
b.    Jadwal penyusunan kurikulum tingkat madrasah untuk tahun pelajaran berikutnya.
c.    Mata pelajaran yang ditawarkan pada semester gasal.
d.   Penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya.
e.    Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing.
f.     Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
g.    Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan pakai.
h.    Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis durasi, peserta, dan penyelenggara program.
i.      Jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi madrasah dengan orang tua/waliu peserta didik, dan rapat madrasah dengan komite madrasah, untuk jenajng pendidikan dasar dan menengah.
j.      Rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah untuk masa kerja satu tahun.
k.    Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja madrasah untuk satu tahun terakhir.

Pengelolaan Madrasah dilaksanakan secara mandiri, efektif, efesien, dan akuntabel, dalam pelaksanannya madrasah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidikan dan komite madrasah. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala madrasah kepada rapat dewan pendidik komite madrasah.
Kebijakan Pengelolaan madrasah pada gilirannya akan mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan (developmental) disebut School Based Quality Improvement.
Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawabnya masing – masing ini, berkembang didasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program – program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing – masing.

3.    Makna dan Perkembangan Madrasah
Sejatinya madrasah dalam peta dunia pendidikan di Indonesia bukanlah suatu lembaga yang indegenous (pribumi). Setidaknya hal ini dapat dilihat dari kata ”madrasah” itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, kata ini berarti atau setara maknanya dengan kata Indonesia, yakni ”sekolah”, (kata ini juga sebenarnya bukanlah kata asli Indonesia melainkan bahasa Inggris ”school ataupun scola, namun kata ini dialihkan dan di bakukan menjadi bahasa Indonesia.
Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran. Maksudnya adalah, di madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara teknis madsarah menggambarkan proses pembelajaran secara formal yang tidak berbeda dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural, madarasah ini mempunyai konotasi spesifik. Yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan agama. Kata madrasah, yang secara harfiah identik dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan perjalan peradaban bangsa mengalami perubahan dalam meteri pelajaran yang diberikan kepada anak peserta didiknya, madrasah dalam kegiatan pembelajarannya mulai menambah dengan mata pelajaran umum yang tidak melepaskan diri dari makna asalnya yang sesuai dengan ikatan budayanya, yakni budaya Islam.
Pada dasarnya madrasah dengan pondok pesantren tidak jauh berbeda, masing-masing mempunyai model dan tujuan yang sama dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam catatan sejarah madrasah lahir dari lingkungan pondok pesantren, atau dengan kata lain madrasah adalah perluasan dan pengembangan pendidikan dari pondok pesantren yang mempunyai misi untuk mencerdaskan anak bangsa yang pada saat itu belum ada keinginan untuk tinggal atau menginap di pondok dalam proses belajarnya. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari para pendiri awal lembaga pendidikan Madrasah yang sebagian besar didirikan oleh para Ulama yang menjadi pengasuh dan sekaligus pendiri Pondok Pesantren pada lembaganya masing-masing. Diawali oleh Syekh Amrullah Ahmad (1907) di Padang mendirikan Madrasah, KH. Ahmad Dahlan (1912) di Yogyakarta, KH Wahab Hasbullah bersama KH Mansyur (1914) dan KH. Hasym asy’ari yang pada tahun 1919 mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebuireng Jombang.
Instutisi ini memang lahir pada kurun awal abad 20 M, yang saat itu dapat dianggap sebagai periode pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Memasuki abad 20 M, banyak orang-orang Islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia, apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Munculnya kesadaran kritis tersebut di kalangan umat Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kiprah kaum terdidik lulusan pendidikan Mesir atau Timur Tengah yang telah banyak menyerap semangat pembaruan (modernisme) di sana, sekembalinya ke tanah air mereka melakukan pengembangan pendidikan barr yang lazim disebut madrasah dengan menerapkan metode dan kurikulum baru.
Munculnya madrasah menurut para sejarawan pendidikan sebagai salah satu bentuk pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Alasannya adalah secara historis awal kemunculan madrasah dapat dilihat pada dua situasi; adanya pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respon pendidikan Islam terhadap kebijakan pendidikan Hindia Belanda.
Dari sini dapat diartikan bahwa munculnya madrasah mengandung kritik pada lembaga pendidikan sebelumnya, yakni pondok pesantren. Dapat dikatakan munculnya madrasah sebagai usaha untuk pembaruan dan menjembatani hubungan antara sistem tradisional (pesantren) dengan sistem pendidikan modern. Dan hal ini juga merupakan sebagai upaya penyempurnaan terhadap sistem pendidikan di pondok pesantren kearah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah yang umum. Maka tak heran belakangan banyak bermunculan madrasah dilingkungan pondok pesantren.
Selain bentuk dari kritikan atas pesantren, Berdirinya madrasah pada lingkungan pondok pesantren ini awal mulanya adalah untuk menampung keinginan dari para santri yang tidak hanya ingin mengaji semata namun juga ingin sekolah pada lembaga pendidikan formal yang kemudian pada akhirnya mendapatkan ijazah. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari beberapa wilayah di pulau jawa, madura, sumatera dan kalimantan yang banyak sekali bermunculan madrasah pada lingkungan pondok pesantren.
Banyaknya madrasah yang bermunculan pada lingkungan pondok pesantren ini, kemudian oleh Mukti Ali sering disebut dengan Madrasah dalam Pesantren. Kemudian dalam perkembanganya model madrasah yang seperti ini sering di istilahkan sebagai Madrasah Berbasis Pesantren. Maraknya madrasah pada lingkungan Pesantren, menurut Steenbrink, tidak serta merta kemudian menghapus tradisi pesantren yang sudah ada dan bertahan lama, hal ini setidaknya dapat dilihat dari tradisi-tradisi keagamaan, tradisi intelektual  dan tradisi kepemimpinan khas pesantren masih banyak di temukan pada madrasah yang berada di lingkungan pesantren.
Kemunculan madrasah dipandang menjadi salah satu indikator penting bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya umat Islam, mengingat realitas pendidikan, sebagaimana terlihat pada fenomena madrasah yang sedemikian maju saat itu, adalah cerminan dari keunggulan capaian keilmuan, intelektual dan kultural, oleh karenanya timbul kebanggaan terhadap madrasah, karena lembaga ini mempunyai citra ”eksklusif” dalam penilaian masyarakat. Karena dalam catatan sejarah, madarasah pernah menjadi lembaga pendidikan par excellence di dunia Islam, hal ini terjadi karena kedudukannya yang sedemikian prestisius di mata umat Islam. Melalui lembaga ini, dinamika intelektual-keagamaan mencapai puncaknya, kendati memang eksistensinya belum bisa terlepas sepenuhnya dari kepentingan politik penguasa.
Selanjutnya setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Badan Pekerja Nasional Pusat (BPNIP) sebaga badan legislatif pada saat itu, dalam pengumumannya tertanggal 22 Desember 1945 (berita RI tahun II No. 4 dan 5 halaman 20 kolom 1) berbunyi, ” Dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di lamggar-langgar dan madrasah tetap berjalan terus dan di perpesat”. Setelah pengumuman di bacakan, BPNIP memberi masukan kepada pemerintah saat itu agar madrasah dan pondok pesantren mendapatkan perhatian dan bantuan materil dari pemerintah guna memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan pada lembaga tersebut, karena madrasah dan pondok pesantren pada hakekatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.
Guna merespon apa yang telah diumumkan dan masukan dari BPNIP kepada pemerintah yang terbentuk, maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah membentuk kementerian Agama, kementrian yang baru ini dalam sturktur organisasinya pada bagian C memuat tentang tugas pada bagian pendidikan adalah mengurusi masalah-masalah pendidikan agama di sekolah umum dan masalah-masalah pendidikan di sekolah agama (madrasah dan pondok pesantren). Dan tidak lama kemudian Mentri Agama yang pada saat itu di jabat oleh K.H. Wahid Hasym mengeluarkan peraturan Mentri Agama No. 1 tahun 1946 tentang pemberian bantuan kepada madrasah yang kemudian di sempurnakan dan terakihr dengan peraturan Mentri Agama no. 3 tahun 1979 tentang pemberian bantuan kepada Perguruan Agama Islam. Kemudian guna mengantisipasi adanya dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum, maka Mentri Agama pada saat itu mengajurkan kepada semua madrasah untuk memasukan tujuh mata pelajaran di lingkungan madrasah, yaitu, pelajaran membaca dan menulis, ilmu hitung, bahasa Indonesia, sejarah, ilmu bumi dan olah raga.
Kemudian guna memajukan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral, kementrian Agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mentri Agama, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan dan Mentri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 pada tanggal 24 Maret 1975 beserta Instruksi Presiden no. 15 Tahun 1974 pada sidang kabinet terbatas tertanggal 26 November 1974. adapun substansi dari SKB tersebut adalah,
Pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas. Dan Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.
Setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang penuh dengan dinamika, akhirnya madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah. Undang-undang sisdiknas tahun 2003 telah semakin mempertegas posisi dan kedudukan madrasah yang setara dengan sekolah umum lainnya. Oleh karenannya masyarakat ataupun pemerintah tidak boleh lagi mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama, karena materi dan kebijakan-kebijakan yang biasanya melekat pada lembaga pendidikan umum seperti, UAN, KBK dan KTSP juga berlaku bagi madrasah
Kalau kita lihat dari sejarah sosial pendidikan, dinamika munculnya madrasah adalah merupakan manifestasi dari perubahan tuntutan sosial umat Islam dari waktu ke waktu untuk menuntut adanya kualitas pendidikan yang baik dan bermutu dengan tidak melepas pada akarnya yakni sistem pendidikan pondok pesantren. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah yang ada untuk peduli dan memperhatikan eksistensi dari lembaga pendidikan yang asli pribumi (Pondok Pesantren) dengan lembaga yang merupakan hasil dialektika antara pendidikan tradisional dengan pengaruh pendidikan modern barat, yakni madrasah, kita perlu jujur bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam ini sampai sekarang masih tergolong kelas rendahan dengan mutu dan kualitas yang jauh berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Ia harus mendapat dukungan penuh dari pelbagai sumber, terutama pemerintah yang dalam pemberian dukungannya harus steril dari aroma politik dan ekonomi, agar lembaga pendidikan Islam ini bisa terus eksis mendampingi dan mengawal perjalanan bangsa pada kemudian harinya.
Lembaga pendidikan Islam memiliki kedudukan yang makin kokoh dalam sistem pendidikan di Indonesia karena pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Dalam UU No.20 tahun 2003, kedudukan madrasah telah memiliki posisi yang sama dengan sekolah.
Menurut Mohammad Ali, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia telah menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki penduduk yang mayoritas muslim. Karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian banyak kelompok muslim dengan kesadaran mereka sendiri terus membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren dan perguruan tinggi Islam, meskipun sebagian dari lembaga pendidikan Islam ini kurang memiliki SDM dan sarana yang memadai.
Selain itu, lanjutnya, kedudukan pesantren telah diakui sebagai bagian dari pendidikan keagamaan, yang akan tetap dilestarikan, dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh pemerintah. Di sisi lain, dari segi substansi pendidikan agama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia juga telah memperoleh apresiasi yang sangat tinggi dalam sistem pendidikan nasional. Apresiasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang sistem Pendidikan nasional dan Peraturan pemerintah No.55 tahun 2007 yang intinya adalah bahwa, setiap satuan pendidikan wajib memberikan pendidikan agama kepada seluruh peserta didik sesuai dengan agama yang dianut masing-masing peserta didik.
Posisi intergrasi pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional tercermin dalam beberapa aspek. Pertama-merupakan aspek yang paling penting-pendidikan nasional menjadikan pendidikan agama sebagai salah satu muatan wajib dalam semua jalur dan jenis pendidikan. Kebijakan ini tentu sangat berarti dalam proses integrasi pendidikan secara nasional karena telah meyakinkan khususnya kaum Muslimin bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak bercorak sekuler. Salah satu keraguan kaum Muslimin terhadap pendidikan nasional sebelum ini adalah karena status pendidikan agama yang kurang memuaskan, bahkan pernah diabaikan. Dengan ketentuan yuridis bahwa pendidikan agama merupakan muatan wajib dalam setiap jalur dan jenjang pendidikan yang membuka wawasan positif di kalangan umat Islam bahwa antara sekolah dan madrasah tidak memiliki perbedaan yang prinsip.
Kedua, dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah dengan sendirinya dimasukkan ke dalam kategori pendidikan jalur sekolah. Jika sebelum ini terdapat dualism antara sekolah dan madrasah, maka dengan kebijakan ini dapat dikatakan bahwa madrasah dan hakekatnya adalah sekolah. Bahwa pengelolaan madrasah tetap di bawah Departemen Agama RI tidak berarti lembaga pendidikan ini mempertahankan eksklusifitasnya, meskipun tetap bisa mempertahankan ciri-ciri keagamaannya. Dalam ukuran yang lebih jauh dan lebih kuat, ketentuan ini semakin mempertegas kedudukan madrasah yang sebelumnya telah diatur dalam SKB Tiga Menteri.
Ketiga, meskipun madrasah diberi status pendidikan jalur sekolah, tetapi sesuai dengan jenis keagamaan dalam sistem pendidikan nasional, madrasah memiliki jurusan khusus ilmu-ilmu syariah. Pada jurusan yang terakhir ini, bisa dikatakan bahwa sekitar 70% dari muatan kurikulumnya merupakan bidang-bidang studi agama. Bahkan dalam proyek perintisannya, jurusan ini telah dikembangkan secara khusus dalam model Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Dapat dibayangkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional juga tampaknya membuka peluang untuk mengakomodasi model madrasah yang pernah berkembang di beberapa pesantren besar seperti di Pesantren Mamba’ul ‘Ulum Surakarta Jawa Tengah dan Tebuireng Jombang Jawa Timur.
Integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan demikian bukan merupakan integrasi dalam artian penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, termasuk madrasah oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi lebih pada pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Dengan tetap mengacu pada dasar, tujuan dan kurikulum pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang secara nasional. Departemen Agama memiliki kewenangan untuk mempola model dan proses pendidikan pada semua jenis dan satuan pendidikan keagamaan, termasuk madrasah, secara kreatif.
Dengan demikian, solusi tahun tujuh puluhan yang diambil untuk mengatasi ketegangan pendidikan, antara pendidikan agama dan pendidikan umum, akibat keluarnya Kepres No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, yang kemudian melahirkan SKB Tiga Menteri, tampaknya telah dijadikan sumber inspirasi. Peristiwa dan langkah pada periode ini bisa dipandang sebagai momen strategis (strategic moment) bagi ekstensi dan perkembangan madrasah pada masa berikutnya. Madrasah tidak saja tetap eksis dan dikelola di bawah Departemen Agama, tetapi sekaligus diposisikan secara mantap dan tegas seperti halnya sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional.
Pada tahap integrasi ini dapat dikatakan terjadi penerimaan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional di satu pihak dan transformasi madrasah ke dalam jalur pendidikan persekolahan di pihak lain. Dalam hal yang terakhir ini, secara umum madrasah mengalami perkembangan definisi yang tidak lagi merupakan lembaga pendidikan Islam dalam pengertian eksklusif keagamaan, tetapi sudah merupakan lembaga pendidikan jalur sekolah yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perkembangan ini agaknya belum pernah terjadi di masa sebelumnya karena berbagai kendala baik yang menyangkut intern umat Islam ataupun karena kondisi politik pemerintah di kala itu.

D.    Pesantren
1.      Rasional
Pesantren dianggap sebagai sistem pendidikan asli Indonesia (Haedari Amin, 2007: 34)sekalipun demikian informasi-informasi lain membuktikan bahwa sistem pendidikan pesantren, madrasah, merupakan adaptasi dari sistem pendidikan yang telah dikembangkan sebelumnya. Satu informasi mengatakan bahwa, pesantren, madrasah dan sekolahIslam seperti dikemukakan pendapat pertama yaitu merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari praktik pendidikan pra-Islam atau masa kekuasaan Hindu Budha, Nurcholis Madjid setuju dengan pendapat ini. Sebagaimana disebutkan bahwa pesantren memiliki hubungan historis dengan lembaga pendidikan pra-Islam yang sudah ada sejak masa kekuasaan Hindu Budha, lalu Islam meneruskan dan meng-Islamkannya (Haedari Amin, 2007: 34).
Dari penamaan pesantren sendiri terkait dengan terminologi yang ada di kalangan Hindu. Kata pesantren berakar dari kata santri dengan awalan ”pe” dan akhiran ”an”. Menurut C.C.Berg istilah tersebut berasal kata India Shastri, berarti orang-orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata Shastri sendiri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku Agama atau pengetahuan.
Pendapat kedua menyatakan bahwa pesantren memiliki hubungan historis dengan Timur Tengah. Terkait dengan pengaruh Timur Tengah ini sudah banyak yang membuktikan terutama mereka yang melakukan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah bagi ulama Indonesia tidak semata tempat untuk melakukan ibadah haji tetapi tempat untuk mencari ilmu, terutama dengan menghadiri pengajian di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adanya perbedaan pendapat ini tidak berarti pendapat satu yang benar, sementara pendapat lainnya salah. Kedua pendapat ini saling mengisi dan pesantren memang tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur Hindu yang sudah lebih awal ada di Indonesia dan unsur-unsur Islam Timur Tengah di mana Islam berasal (Haedari Amin, 2007: 34).
Bertitik tolak dari akar sejarah pesantren atau sebut saja asalusul pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah pengaruh Walisongo abad 15-16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Walisongo adalah tokoh-tokoh penyebar Islam di Jawa abad 16 – 15 yang telah berhasil mengkombinasikan aspek-aspek sekuler dan spiritual dalam memperkenalkan Islam pada masyarakat. Keunikan yang dimaksud adalah hampir semua pesantren di Indonesia ini dalam mengembangkan pendidikan kepesantrenannya berkiblat pada ajaran Walisongo. Misal pondok pesantren Nahdlatul Wathan di Pancor Lombok Timur NTB yang saat ini santrinya lebih dari sepuluh ribu orang (Mas’ud Abdurrahman, 2002: 4) dan pondok pesantren yang lainnya yang tersebar di Pulau Jawa. Sedangkan Maksum menyebutkan bahwa akar sejarah atau asal usul lembaga pendidikan Islam misal madrasah adalah merupakan prestasi abad kelima Hijriyah. Madrasah-madrasah yang timbul dalam Islam, tidak dikenal pada masa-masa sahabat dan tabi’n melainkan sesuatu yang baru setelah 400 tahun sesudah Hijriyah (Maksum, 1999: 60).
Mengawali asal usul pesantren atau akar sejarah pesantren sama halnya dengan membahas sejarah madrasah dan sekolah Islam, karena ketiga lembaga pendidikan ini bernuansa religius atau dengan kata lain fokus studinya keagamaan di samping studi yang lain yang mendukung visi misi ketiga lembaga tersebut juga menjadi program pembelajarannya.

2.      Perkembangan dari Pesantren ke Madrasah
Perkembangan dari pesantren ke madrasah muncul pada awal abad 20, sebagai akibat dari kurang puas terhadap sistem pesantren (waktu itu ) yang dianggap sempit dan terbatas pada pengajaran ilmu fardlu ’ain (Mas’ud Abdurrahman, 2002: 241) , terdapat dua hal yang melatar belakangi tumbuhnya sistem madrasah di Indonesia, pertama adalah faktor pembaharuan Islam dan kedua respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam dan kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa , Sumatera maupun Kalimantan. Oleh karena itu pendidikan dipandang sebagai aspek strategis dalam membentuk pandangan keislaman masyarakat. Dalam kenyataannya , pendidikan yang terlalu berorientasi pada ilmu-ilmu agama ubudiyyah, sebagaimana ditunjukkan dalam pendidikan di masjid, surau dan pesantren, pandangan keislaman masyarakat agaknya kurang memberikan perhatian kepada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya, untuk melakukan pembaharuan terhadap pandangan dan tindakan masyarakat itu langkah strategis yang harus ditempuh adalah memperbaharui sistem pendidikannya.
Para ahli dimana pun juga, sepakat bahwa sistem pendidikan yang terkait perlu diperbaharui secara berkesinambungan, atas pemahaman tersebut pakar pendidikan mengambil langkahlangkah menuju perbaikan sistem pendidikan tradisional menuju sistem pendidikan modern yang dilengkapi dengan pola manejemen sebagai standar mutu. Bagi masyarakat luas, dengan tujuan supaya madrasah tidak dianggap sebagai salah satu pendidikan yang “bercirikan” tradisional, sehingga kiat-kiat untuk menepis anggapan masyarakat tersebut di atas diperlukan manajemen yang tertata dalam sistem pendidikan modern.
Dengan melihat dinamika pendidikan madrasah dan pesantren selama era reformasi yang belum mengalami perubahan berarti, maka sudah seharusnya pemerintah melaksanakan reformasi pendidikan atas keduanya. Hal ini perlu dilakukan, karena paralel dengan diberlakukannya otonomi pendidikan sejak Janauari 2002 lalu, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat, perorangan, keluarga, kelompok dan/atau organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperanserta dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan pendidikan. Bentuk reformasi itu bisa berupa beberapa bentuk berikut:
Pertama, deregulasi pendidikan. Di mana madrasah dan pesantren dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah tidak lagi berwenang mengatur segala kebijakan pendidikan pesantren. Pemerintah hanya diperbolehkan mengatur pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah dan pesantren saja. Dengan demikian, sentralisasi dan birokratisasi tidak lagi dibenarkan disinilah kemudian masyarakat pesantren sebagai mantra pemerintah dapat mengatur kurikulum, kegiatan pembelajaran, manajemen dan pendanaan sendiri. Tanggungjawab dan pembinaan pemerintah (pusat dan daerah) terhadap lembaga pendidikan pesantren, dengan diberlakukannya deregulasi pendidkan, tidak dimaksudkan untuk mengurangi ndependensi pesantren, tetapi hanya sekedar pasilitatir dalam penyediaan pasilitas dan peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pendidikan, serta bantuan pendanaan.
Kedua, perlunya direalisasikan pendidikan satu atap, di mana tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan umum dan pendidika keagamaan. Selama ini, UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 hanya ayat 6 hanya menyebutkan "Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan" tanpa merincinya pada masing-masing tenjang pendidikan.
Tetapi, dalam UU No. 2012003 tentang Sisidiknas, madrasah tetap menempati kedudukan penting sebagai lokomotif pendidikan keagamaan. Ini bisa dilihat dalam Bab VI tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan pada Bagian Kedua dan Bagian Ketiga (Pasal 17 dan 1B) yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Begitu juga, akomodasi sistem pendidikan pesantren sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional dalam UU No. 2003 tentang Sisdiknas pada Bagian kesembilan tentang pendidikan Keagamaan Pasal 30 ayat 4 disebutkan : "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, passraman, babhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis." UU tersebut telah cukup jelas menempatkan pendidikan pesantren secara eksplisit sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, di samping pendidikan sekolah (pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi) seperti dijelaskan pada Bab W tentangJalur, Jenjang dan jenis Pendidikan.
Penempatan sistem pendidikan pesantren dalam pendidikan keagamaan yang terpisah dari jalur pendidikan sekolah dan ini berbeda dengan UU Sisdiknas No, 2/1989 Pasal 11- yang menempatkan pendidikan agama dalam jalur pendidikan sekolah memberikan keniscayaan kepada lembaga pendidikan pesantren untuk tampil secara  andiri dan setara dengan jalur dan jenis pendidikan lainnya.
Itulah beberapa hal yang harus diambil pelajaran bagi upaya memantapkan sistem pendidikan madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional di tahun-tahun mendatang. Kita hanya berharap, UU Sisdiknas telah ditetapkan dapat cepat direalisasikan bagi kemajauan pengembangan pendidikan keislaman di Indonesia pada masa mendatang.

3.      Komponen Pesantren
Dalam lembaga pendidikan pesantren terdapat beberapa varian yang sangat penting dalam perjalanannya sebagai lembaga pendidikan, setidaknya terdapat lima (5) varian yang penting dan terikat dalam pondok peosantren, walaupun sebenarnya jumlah varian ini tidak mutlak lima, semua tergantung pada masing-masing pondok pesantren tersebut. Kelima varian tersebut meliputi Kyai (Ulama), pondok (asrama), masjid (mushola), santri dan proses pembelajaran dan pengkajian kitab-kitab klasik atau biasa dikenal dengan istilah Kitab Kuning. Namun perlu dicermati bahwa seiring dengan perkembangan zaman, banyak pondok pesantren pada perkembangannya mendirikan lembaga pendidikan formal. Hal ini kemudian mau tidak mau menambah varian lain dalam menangani perjalanan pondok pesantren tersebut, bisa saja varian tamabahannya adalah, managemen, yayasan, sistem, pengurus, organisasi, tata tertib dan mungkin juga yang lainnya, yang tentunya tambahan varian dalam pondok pesantren disesuaikan dengan kebutuhannya.
a.    Kyai
Kyai sebenarnya istilah lain dari kata Ulama, namun orang jawa dan madura khususnya sering mengistilahkan dan menyebut orang yang mengasuh pondok pesantren dan sangat mendalam ilmu agamanua (Islam) adalah kyai. Sebagian besar pondok pesantren di daerah jawa dan madura sosok Kyai merupakan sosok yang sangat berpengaruh, kharismatik, berwibawa dan peduli dengan derita umatnya. Selain kriteria tersebut kyai sebagian besar di daerah jawa dan madura adalah pendiri dari pondok pesantren yang berada ditengah-tengah masyarakat. Maka tak heran sosok kyai di masyarakat sangat dihormati, dikagumi dan dicintai oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak sedikit para kyai selalu peduli, bermasyarakat dan memperhatikan umat atau rakyat kecil. Dan banyak juga kyai dalam masyarakat sering dijadikan tempat curhat segala persoalan yang terjadi pada masyarakat, dimulai dari masalah minta nama anaknya, pertanian, ekonomi, sosial, politik, budaya, agama hingga persoalan jodoh atau nasib. Dapat dikatakan sosok Kyai dalam strata sosial masyarakat termasuk berada pada strata sosial yang tinggi hal ini terjadi tidak lepas dari peranannya yang sangat besar untuk memberdayakan masyarakat pada lingkungannya.
Sejak Islam mulai tersebar di pelosok jawa, terutama sejak abad 13 dan 14 Masehi, para kyai sudah mendapatkan status sosial yang tinggi. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, sosok kyai mempunyai daya tawar tinggi. Walaupun sebagian besar  kyai itu tinggal di desa yang jauh dari pusat kekuasaan dan pemerintahan, namun mereka merupakan bagian dari kelompok elite masyarakat yang disegani sekaligus berpengaruh baik secara politik, ekonomi, maupun sosial  budaya. Tidak jarang suara kritis  dari kyai dianggap sebagai tindakan makar terhadap Belanda.
Menurut asal muasalnya, sebagaimana telah dirinci oleh Zamakhsyari Dhofier, perkataan atau istilah kyai dalam bahasa jawa sering dipakai untuk tiga jenis gelar yang saling berbeda. Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap sakti dan kramat, misalnya kyai tombak pleret atau Kyai Garuda Kencana yang dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di kraton Yogyakarta. Kedua, sebagai gelar kehormatan bagi orang-orang tua  pada umumnya. Ketiga, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren. Pada jenis ketiga inilah maksud dari kyai yang terdapat dari pondok pesantren atau dalam bahasa arab sering diistilahkan dengan Ulama.
Dalam pandangan al-Qur’an, Ulama dlihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat yang mardhatillah. Ulama berasal dari bahasa Arab; ’alima, ya;lamu, ;alim yang artinya orang yang mengetahui. Kata ’alim bentuk jamaknya adalah ’alimun. Sedangkan ulama adalah bentuk jamak dari ’alim yang merupakan bentuk mubalaghah, berarti orang yang sangat mendalam pengetahuannya.[7]
Adapun ulama menurut arti terminologi ialah seorang yang ahli ilmu agama Islam, baik menguasai ilmu Fiqh, ilmu tauhid atau ilmu agama lainnya, dan mempunyai integritas  kepribadian yang tinggi, berakhlak mulia serta berpengaruh di dalam masyarakat. Namun, pengertian ulama dalam perkembangannya, yaiut berarti orang yang mendalam ilmu pengetahuan , baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT. Yang kemudian disebut ’ulum al-din, maupun ilmu pengetahuan yang bersumber dari hasil penggunaan potensi akal dan indera manusia dalam memahami ayat kauniyah yang kemudian disebut dengan ulum al-insaniyah atau al-’ulum atau sains.
Pemahaman yang lebih mudah tentang ulama adalah seorang yang memahami, menguasai dan mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, seperti Tafsir Al Qur’an, Fiqh, tauhid, Nahwu, Shorof, Tasawuf di dalam lembaga pesantren. Banyak ragam dalam menyebut istilah ulama, Orang jawa dan madura sering menyebutnya Kyai, jawa barat sering menyebutnya ajengan, lombok tuan guru dan sumatera barat buya. Jadi sebenarnya kyai yang sering diistilahkan oleh orang jawa dan madura adalah tidak jauh beda dengan istilah Ulama yang terdapat dalam bahasa Arab (Qur’an).
b.   Pondok
Yang menjadi salah satu Ciri khas dari pondok pesantren adalah semua murid (santri) yang mencari ilmu tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seorang kyai dengan model menginap. Tempat tinggal sesaat untuk para santri ini yang kemudian oleh orang jawa dipopulerkan dengan istilah pondok.
Pondok, atau tempat tinggal para santri merupakan ciri khas dari tradisi dan sistem pendidikan pesantren dengan lemaga pendidikan serupa lainnya baik di dalam ataupun di luar negeri. Seperti halnya yang dilakukan pada negara Afganistan, para murid dan guru yang belum menikah mereka semua tinggal di masjid.
Istilah pondok dengan asrama menurut Saefudin Zuhri berbeda, beliau secara tegas membedakan bahwa pondok bukanlah ”asrama” atau internaat, menurutnya jika asrama telah disiapkan bangunanya sebelum calon penghuninya datang, dan biasanya asrama di bangun oleh kalangan berada dengan keadaan ekonomi yang mapan. Sedangkan pondok justru didirikan atas dasar gotong royong dari santri yang telah belajar di pesantren dengan dibantu oleh masyarakat yang nota bene mereka termasuk kategori ekonomi yang pas-pasan. Maka tak heran hubungan santri atau masyarakat dengan pesantren mempunyai ikatan yang sangat erat, karena adanya rasa memiliki pada lembaga pesantren tersebut, hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya.
Terdapat beberapa sebab mengapa lembaga pendidikan pesantren harus menyediakan pondok (asrama) untuk tempat tinggal para santri dalam mencari ilmu. Pertama, kemasyhuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam, hal ini merupakan daya tarik para santri dari jauh untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama, sehingga untuk keperluan hal itulah seorang santri harus tinggal menetap. Kedua, hampir sebagian besar pesantren berada di desa-desa yang jauh dari keramaian dan kekuasaan serta tidak rersediannya perumahan yang cukup untuk menampung para santri, dengan demikian diperlukan adanya pondok khusus. Ketiga, adanya timbal balik antara santri dengan kyai, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah seperti bapaknya sendiri, sedangkan kyai memperlakukan santri seperti anaknya sendiri juga. Sikap timbal balik ini menimbulkan suasana keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus menerus.
Selain itu kelebihan dari model pondok ini adalah, terciptanya suasana lingkungan belajar yang kondusif, semangat belajar, keakraban antara santri dengan santri, juga antara santri dengan kyai atau guru, kemandirian, tanggung jawab dan pengawasan 24 jam baik dari antar santri ataupun dari kyai, serta masih banyak lagi keunggulan dari pendidikan model pondok. Maka tak heran pada akhir-akhir ini kemudian banyak bermunculan lembaga pendidikan formal yang meniru dengan lembaga pesantren yang didirikan oleh para kyai, hal ini setidak nya dapat dilihat dari munculnya istlilah boarding school (kelas asrama) pada beberapa lembaga pendidikan formal baik yang negeri ataupun swasta.
c.    Masjid
Kedudukan msajid sebgai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi univesalisme dari sistem pendidikan Islam yang pernah dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, telah terjadi proses yang berkesinambungan fungsi masjid sebagai pusat aktifitas kaum muslim. Tradisi penggunaan masjid sebagai pusat aktifitas kaum muslim diteruskan oleh para sahabat dan khalifah berikutnya. Dimanapun kaum muslimin berada masjid sebagai pilihan ideal bagi tempat pertemuan, musyawarah, pusat pendidikan, pengajian, kegiatan administrasi dan kultural, bahkan ketika belum ada madrasah dan sekolah yang menggunakan sistem klasikal, masjid merupakan tempat paling feresantatif untuk menyelenggarakan pendidikan.
Secara etimologis menurut M. Quraish Shihab, masjid berasal dari bahasa Arab ”sajada” yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan hormat dan takdzim. Sedangkan secara terminologis, masjid merupakan tempat aktifitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT. Masjid memiliki fungsi ganda, selain tempat shalat dan ibadah lainnya, juga sebagai tempat pengajian terutama yang masih memakai metode  sorogan dan wetonan (bandongan).
Posisi Masjid di kalangan pesantren mempunyai makna sendiri. Menurut KH. Abdurahman Wahid, masjid sebagai tempat untuk mendidik dan menggembleng santri agar lepas dari hawa nafsu, keberadaannya ditengah-tengah komplek pesantren adalah mengikuti model wayang. Di tengah-tengah ada pegunungan. Hal ini sebagai indikasi bahwa nilai-niali kultural masyarakat setempat dipertimbangkan untuk dilestarikan oleh pesantren.
d.   Santri
Santri adalah istilah lain dari murid atau siswa yang mencari ilmu pada lembaga pendidikan formal, bedanya santri ini mencari ilmu pada pondok pesantren. (Adapun Asal muasal kata santri dapat dilihat pada halaman sebelumnya). Dalam dunia pesantren istilah santri terbagi menjadi dua kategori.
Pertama, santri mukim, yaitu santri yang berasal dari luar daerah pesantren yang hendak bermukim dalam mencari ilmu. Ketika hendak berniat untuk bermukim, santri tidak perli disibukan dengan membawa perlengkapan tidur seperti layaknya dirumah. Karena dalam lingkungan pesantren sudah ditanamkan kesederhanaan dan tanggungjawab. Santri mukim yang paling lama tinggal (santri senior) di pesantren terebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggungjawab mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari. Santri senior juga bertanggungjawab mengajar santri –santri yunior tentang kitab-kitab dasar dan menengah.
Kedua, santri kalong, yaitu para santri yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren.mereka bolak-balik (ngelajo) dari rumahnya sendiri. Para santri kalong berangkat ke pesantren ketika ada tugas belajar dan aktivitas lainnya. Apabila pesantren memiliki lebih banyak santri mukim daripada santri kalong, maka pesantren tersebut adalah pesantren besar. Dan sebaliknya, pesantren kecil memliki lebih banyak santri kalong dari pada santri mukim.
e.    Pengajaran Kitab Kuning
Kitab kuning adalah ungkapan dari beberapa kitab klasik yang sering dikaji dan dipelajari oleh para santri dan kyai. Biasanya kertas-kertas pada kitab yang dikaji sudah lama usianya akan berubah menjadi kuning, oleh karenanya istilah kitab kuning ini muncul. Yang biasanya dikaji dalam dunia pesantren adalah kitab-kitab klasik madzhab syafi’i dalam bentuk bahasa arab tanpa disertai harakat, kitab ini juga sering disebut dengan kitab gundul. Hal ini adalah merupakan satu-satunya metode yang secara formal diajarkan dalam komunitas pesantren di Indonesia khususnya Jawa dan Madura.
Sebagian besar pondok pesantren yang terdapat di daerah Jawa dan Madura masih menggunakan dan melestarikan pendalaman Kitab Kuning, walaupun pada perkembangan nya banyak juga pondok pesantren yang menambah atau merubah kurikulum dengan tidak melulu mengkaji dan mempelajari kitab kuning. Kitab-kitab kuning yang sering diajarkan pada pondok pesantren secara garis besar dapat dibagi menjadi delapan (8) kelompok : 1. Nahwu dan Sharaf (sering diistilahkan dengan ilmu alat); 2. Fiqh; 3. Ushul Fiqh; 4. Hadis; 5. Tafsir; 6. Tauhid; 7. Tasawuf dan etika; dan 8.cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah.
Terdapat dua model yang digunakan dalam pengkajian kitab kuning, model pertama adalah sorogan, santri satu persatu secara bergantian mengaji atau membaca kitab tertentu dengan kyai secara langsung. Dimana peran kyai dalam model ini sebatas hanya menyimak bacaan yang dibacakan oleh santri dengan disertai penjelasan, di sini peran santri harus aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, bandongan, pada model kedua ini peran kyai sangat aktif dalam proses pembelajaran, di sini kyai membaca salah satu kitab disertai dengan penjelasan dengan diikuti oleh sebagian besar santri yang ikut menerjemahkan kitab yang dibaca oleh kyai. Dan biasanya bahasa yang sering digunakan dalam menerjemahkan kitab adalah bahasa Jawa.
Selain kedua model diatas yang digunakan dalam proses belajar di pondok pesantren, terdapat satu lagi model pembelajaran yang juga sering digunakan oleh sebagian besar pondok pesantren di jawa dan madura, yakni Musyawarah. Dalam kelas musyawarah sistem pembelajarannya sangat jauh berbeda dengan sistem sorogan dan bandongan. Disini Para santri harus mempelajari kitab yang ditunjuk. Dalam memimpin kelas musyawarah peran kyai seperti dalam seminar dan lebih banyak dalam bentuk dialog atau tanya jawab, biasanya keseluruhan prosesnya menggunakan bahasa Arab, dan ini adalah merupakan ajang latihan bagi para santri untuk menguji keterampilanya dalam menyadap sumber-sumber argumentasi kitab-kitab Islam klasik. Dan biasanya dalam kelas atau forum musyawarah ini, sebelum menghadap kyai para santri mendiskusikan terlebih dahulu beberapa persoalan antar mereka sendiri dengan menunjuk salah satu menjadi juru bicara  untuk menyampaikan kesimpulan dari masalah yang akan disodorkan ke kyainya. Setelah itu baru terjadi forum diskusi bebas.
Setelah kita memahami lebih jauh tentang pondok pesantren, sangat terasa betapa hebat dan luar biasanya para kyai dalam mencoba mendesain lembaga pendidikan yang sesuai dengan keadaan Nusantara (Indonesia), yang tentunya lembaga pondok pesantren ini berbeda dengan lembaga pendidikan formal lainnya yang berkembang di masyarakat kita. Sebagian besar lembaga pendidikan formal yang berkembang di masyarakat adalah mengadopsi pada sistem pendidikan barat (Belanda) sebagai salah satu peninggalan yang diwariskan oleh Belanda pada masa penjajahan.
Peran dan keberadaan pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan asli Indonesia memang harus tetap dilestarikan dan diperhatikan perkembangannya, karena kehadiran pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat adalah selain untuk memberdayakan masyarakat juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader Ulama yang mampu menguasai dan memahami Al-Qur’an dan al hadis secara baik dan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut KH. Abdurahman Wahid bahwa tradisi keilmuan pesantren tidak bisa dilepaskan dari pergulatan intelektual yang terjadi pada sepanjang sejarah berkembang dan meluasnya Islam. Menurutnya dalam sejarah tradisi intelektual Islam pada mulanya adalah melahirkan pakar-pakar ilmu agama, seperti Ibn Abbas dalam tafsir, Abdullah ibn Mas’ud dalam fiqh dan lain sebagainya.

4.      Dinamika Pesantren
Pesantren adalah kampung peradaban. Keberadaannya didambakan, tetapi kadang kala pesonanya tak mampu membetahkan penghuninya. Ia sering dicibir sebagai bagian dari kamuflase kehidupan, karena lebih banyak mengurusi soal ukhrowiyah ketimbang duniawiyah. Ia sering dicerca sebagai pusat kehidupan fatalis, karena memproduksi kehidupan zuhud yang mengabaikan dunia materi. Padahal, orang pesantren menikmati kesederhanaan sebagai bagian dari panggilan moral keberagamaan. Bagi mereka dunia adalah ”alat” untuk menggapai akhirat.
Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, wajah pesantren pun berubah. Gejala pesantren sebagai kampung peradaban mulai terasa sejak beberapa alumninya mampu menjadi pionir intelektual di tanah air. Mereka telah memberikan godaan cerdas terhadap publik Indonesia bahwa dunia pesantren dengan segala kesederhanaannya justru menyimpan potensi besar untuk melakukan transformasi peradaban Islam yang lebih kosmopolit. Caranya bisa melalui jalur politik, dunia bisnis, lembaga pendidikan apalagi terjun ke dunia dakwah.
Pesantren yang secara keliru dilaporkan sebagai ”dunia tertutup” justru memproduksi kader-kadernya dalam jumlah besar yang akhirnya tampil sebagai lokomotif ”keterbukaan” di tanah air. Para alumni pesantren justru hadir sebagai kaum pluralis tulen. Malah, sepak terjang mereka dicurigai oleh kalangan Islam fundamentalis sebagai kaum yang terbaratkan. Anehnya, akhir-akhir ini pesantren dicap sebagai pusat radikalisme, sehingga gaung itu tampak berbalik arah. Merujuk pada perkembangan mutakhir dunia global, akhirnya mampu menggiring opini beberapa pesantren seakan ”terlibat” atau ”dilibatkan” dalam kekerasan global, membuat cap di atas terasa jelas menggoyahkan posisi pesantern sebagai kampung peradaban manusia. Padahal, dunia pesantren adalah institusi sosial yang berjuang keras melakukan transformasi nilai-nilai transeden maupun imanen yang menjadi kompetensi masyarakat modern. Pesantren adalah wadah anak-anak bangsa untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya pada masyarakat. Di tangan merekalah terletak nasib transformasi sosial. Mereka adalah simbol dari kekuatan kultural yang akan menatap masa depan.
Perkembangan dunia telah melahirkan suatu perubahan dalam semua aspek, termasuk dalam struktur sosial, kultur, sistem pendidikan, dan tidak tertutup kemungkinan bagi pesantren. Perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di Indonesia yang berkaitan dengan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini mempengaruhi dinamika keilmuan di lingkungan pesantren.
Gagasan modernisasi Islam yang menemukan momentumnya sejak awal abad ke-20 Masehi, pada lapangan pendidikan direalisasikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan modern. Pemrakarsa pertama dalam hal ini adalah organisasi-organisasi modernis Islam, seperti Jamat Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama.
Pada awal perkembangan gagasan modernisme pendidikan Islam terdapat dua kecenderungan pokok yang mendasari upaya ke arah modernisasi organisasi-organisasi Islam di atas. Di satu pihak adopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisonal.
Pada pihak lain terdapat upaya yang bertitik tolak justru dari sistem dan kelembagaan pendidikan Islam itu sendiri. Di sini lembaga pendidikan Islam yang sebenarnya telah ada sejak waktu lama dimodernisasi. Sistem pendidikan pesantren dan surau yang merupakan lembaga pendidikan Islam asli (pribumi) dimodernisasi, misalnya dengan mengambil atau mencontoh aspek-aspek tertentu dari sistem pendidikan modern, khususnya dalam kandungan kurikulum, teknik dan metode pengajaran, dan sebagainya.
Modernisasi pendidikan Islam dilihat dari perubahan perkembangan kebudayaan dan peradaban dunia sekarang ini, memang sulit dielakkan. Sistem dan kelembagaan pesantren sulit untuk bisa maju tanpa modernisasi. Tetapi modernisasi sistem dan kelembagaan pesantren berlangsung bukan tanpa problem atau kritik. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, kritik yang berkembang di tengah masyarakat muslim, khususnya di kalangan pemikir pendidikan Islam dan pengelola pesantren sendiri kelihatannya semakin vokal.
Namun terlepas dari ada atau tidak kritik tersebut, dalam kasus-kasus tertentu, modenisasi pendidikan terbukti banyak membawa dampak positif yang akhirnya mampu mengembangkan potensi pendidikan dan potensi pengembangan masyarakat sekitar. Adapun sikap pesantren dalam menghadapi perubahan sistem pendidikan (modernisasi) di masyarakat berbeda-beda dari sekian pesantren. Dan sikap pondok pesantren tersebut digolongkan sebagai berikut: (a) Pondok pesantren yang menolak sistem baru dan tetap mempertahankan sistem tradisionalnya; (b) Pondok pesantren yang mempertahankan sistem tradisionalnya, dan memasukkan sistem baru dalam bentuk sekolah yang bercorak klasikal, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Institut/Sekolah Tinggi; (c) Pondok pesantren yang tetap mengajarkan kitab klasik, namun di lingkungan pondok menyelenggarakan sekolah umum, seperti SD, SMP, SMA dan Universitas.
Sejalan dengan pandangan di atas, Ahmad Maghfurin dalam Abdurrachman Mas'ud memperkenalkan empat model pesantren yang berkembang dewasa ini, yaitu: Model 1, Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi al- din) bagi para santrinya. Semua materi yang diajarkan di pesantren ini sepenuhnya bersifat keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab yang berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 H) yang dikenal dengan nama kitab kuning. Pesantren model ini masih banyak dijumpai sampai sekarang, seperti Pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, beberapa pesantren di daerah Sarang Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan lain-lain; Model 2, Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah yang dikeluarkan tidak mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah formal. Para santri yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus mengikuti ujian persamaan di sekolah-sekolah lain. Sebagai contoh adalah Pesantren Maslakul Huda di Kajen Pati Jawa Tengah yang diasuh oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudz; Model 3, Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik berbentuk madrasah ( sekolah umum berciri Khas Islam di bawah naungan DEPAG) maupun sekolah ( sekolah umum di bawah naungan DEPDIKNAS) dalam berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi yang tidak hanya meliputi fakultas-fakultas keagamaan melainkan juga fakultas-fakultas umum. Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur adalah contohnya; Model 4, Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam di mana para santri –santrinya belajar di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya. Pendidikan agama di pesantren model ini diberikan di luar jam-jam sekolah sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah yang terbanyak jumlahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abawihda, RA. (2002).Kurikulum Pendidikan Pesantren dan Tantangan Perubahan Global” dalam Ismail, SM., Nurul Huda, (eds.), Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abu-Duhoui, I. (2002). School Base Management, (terjemahan Noryamin Aini, Suparto & Abas Al-Jauhari). Jakarta: Logos Wacana Ilmu
Akdon (2007). Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan). Bandung : Alfabeta.
Ali, H. (1997). Filsafat Pendidikan. Yogyakarta : Kota Kembang.
Asmani, J. M. (2009). Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional Panduan Quality control bagi para Pelaku Lembaga Pendidikan. Jogjakarta : DIVA.
Atmaturida, (2001). Sistem Pengelolaan Pondok Pesantren, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Atmodiwirio, S. (2000). Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Ardadidza Jaya.
Azra A. (1985). Surau di Tengah Krisis: Pesantern dalam Perspektif Masyarakat”,dalam Pergulatan Dunia Pesantern: Membangun dari Bawah. Jakarta: P3M
Azra, A. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: Logos.
Barnadib, S. I. (1987) Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis. Yogyakarta: Andi Offset.
Barnadib, S. I. (2000) Filsafat Pendidikan. Yogyakarta : Andi Offset.
Danim, S. (2002). Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepandidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
Danim, S. (2006). Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta : Bumi Aksara.
Depdiknas. (2002). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta : Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas.
Dhofier Z. (1982). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai Jakarta:
Efendi, D. (2005). ”Pengantar” dalam Hasbi Indra, Pesantren dan Transformasi Sosial. Jakarta: Permadani, 2005.
Effendi, M. (1996). Manajemen Suatu Pendekatan dalam Pendidikan Islam, Bandung: Nuansa.
Engkoswara. (1987). Dasar-dasar Administrasi Pendidikan. Jakarta: Depdikbud.
Fattah, N. (2004). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Rosdakarya
Gasperz, V. (1997), Manajemen Kualitas dalam Industri Jasa, Jakarta: PT. Gramedia
Gazalba, S. (2000). Pendidikan Umat Islam: Masalah Terbesar Kurun Kini Menentukan Nasib Umat. Jakarta: Bhaharata.
Haedari, M. (2004). Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global. Jakarta: IRD Press.
Handoko, T. H. (1994), Manajemen, Yogyakarta : BPFE.
Handoko, T. H. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.  Yogyakarta. BPFE
Hasibuan, M. S. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara.
Ishikawa, K. (1992). Pengendalian Mutu Terpadu (terj. Budi Santoso), Bandung Remaja Rosdakarya.
Karel A. Steenbrink, (1986). Pesantren, Madrasah, Sekolah. Jakarta: KP3ES.
Kusnandar. (2007). Guru Profesional. Jakarta : Raja Grafindo,.
Madjid, N, (1997). Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.
Maksum,1999, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, Jakarta: Logas Wacana Ilmu
Mas’ud, A. (2002), Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yokyakarta: IAIN Walisongo dan Pustaka Pelajar.
Mastuhu, (1999), Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Logas Wacana Ilmu
Mas'ud, A. (2002). Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Maulan, A. (1997). Manajemen Strategik, Formulasi, Implementasi dan Pengenalian, Binarupa. Jakarta: Aksara.
Muhroji dkk, (2002). Manajemen Pendidikan. Yogyakarta : Muhammadiyah Persity Press.
Mulyasa, E. (2003) Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. (2003). Kepemimpinan Kepala Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. (2008). Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurkholis. (2006). Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Grasindo
perjalanan; Jakarta:Paramadina.
Permadi, D. dan Daeng A. (2001). Manajemen Berbasis Sekolah dan Kepemimpinan Mandiri Kepala Sekolah. Bandung: Sarana Pancakarya.
Raharjo, D. (2005). Pondok Pesantren dan Pembaharuan. Jakarta: LP3ES.
Rohiat. (2009). Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek. Bandung : refika Aditama.
Sadili, S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV Pustaka Setia.
Sagala, S. (2002). Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung : Alfabeta CV.
Sallis, E. (1993). Total Quality Manajemen in Education. McGraw-Hill Book Company, United State of America.
Salusu, J. (1996), “Pengambilan Keputusan Strategik, untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonfropit. Jakarta: Gremedia.
Siagian, S. (2004), Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara.
Sidi, I. J. (2003). Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Paramadina.
Silalahi, U. (2003), Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimenasi, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Soediyarto, (1993), “Memantapkan Sistem Pendidikan Nasional”, Jakarta Gramedia.
Soekarto, I. (2006). Bagaimana Memimpin Sekolah yang Efektif. Bogor: Ghalia Indonesia.
Soetjipto dan Raflis K. (1988). Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Jakarta: Dirjen  Dikti.
Steenbrink, K. A. (1986), Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern. Jakarta: LP3S
Sutisna, O. (1989). Administrasi Pendidikan. Bandung: Angkasa.
Suwendi, (2004). Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam.Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
Syafaruddin. (2008). Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta : Rineka Cipta.
Syam, N. (1981). Pengantar Ilmu Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional.
Terry, G.R & Leslie W. R. (2001), Dasar-dasar Manajemen, Jakarta : Bumi Aksara.
Tilaar, H. A.R.  (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Tilaar, H. A.R. (2003). Manajemen Pendidikan Nasionl, Bandung : Remaja Rosda Karya.
Tim Dosen UPI. (2009). Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Turney, C. at.all. (1992). Educational manager Roles and Task: The School Manager. North Sydney : Allen & Unwin Ukas, M. (2004). Manajemen. Bandung: Agini
Undang-undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahhun 2003. Bandung: Nuansa Aulia.
Wahid, M. 2001. Dinamika Pendidikan Islam, Respon Pesantren terhadap Modernisasi Pendidikan. Jakarta: Litbang Dep. Agama RI.
Wahjosumidjo. (2002). Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rusman Faoz

Rusman Faoz